PEKANBARU,SIJORITODAY.com – DPRD Provinsi Riau menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban gubernur atas pandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023, Kamis (3/11/2022).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna ini, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Hardianto, serta dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Riau, yaitu Ramos Teddy Sianturi, Sewitri, Iwandi, Kelmi Amri, Eddy A. Mohd Yatim, Zulkifli Indra, Syafrudin Iput, Ust. Suhaidi, Nurzafri, Sahidin, Mardianto Manan, Arnita Sari, Abdul Kasim, Suprianto, Sardiyono, Husaimi Hamidi, dan Anggota DPRD Provinsi Riau lainnya yang menghadiri rapat secara virtual.
Pemerintahan Provinsi Riau dihadiri oleh Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau.
Pada rapat ini, Ketua Fraksi PKS Markarius Anwar menyebut, harus ada ikhtiar yang ekstra dari Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Karena DBH (dana bagi hasil) kita kan berkurang, porsi DBH-nya. Apalagi kalau kita lihat asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan pemerintah pusat kemarin itu. Ada kemungkinan harga minyak dunia akan semakin turun kan, jadikan DBH kita semakin berkurang kita dapatkan,” ujar Markarius.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya melakukan upaya-upaya untuk optimalisasi pendapatan daerah baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan daerah.
“APBD fokus pada kegiatan produktif, peningkatan sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, serta pemenuhan mandatory baik itu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur. Masukan-masukan ini telah menjadi prioritas serta telah sejalan dengan tema dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2023,” jelasnya. (Advertorial/Superleni)
