
TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad menghadiri Sosialisasi Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah (PD) untuk pembelian jenis BBM tertentu di Hotel CK, Tanjungpinang, Kamis (24/11/2022).
Tujuan dari Peraturan BPH Nomor 17 tahun 2019 sendiri tertera di dalam Pasal 2 diantaranya memberikan petunjuk teknis bagi Kepala PD/Kepala Pelabuhan Perikanan/Lurah/Kepada Desa dalam menerbitkan Surat Rekomendasi untuk pembelian Jenis BBM Tertentu, kemudian meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah atau Pelabuhan Perikanan dalam upaya pengawasan terhadap pendistribusian Jenis BBM Tertentu.
Selain itu peraturan ini akan menjamin tertib pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Kepala PD/Kepala Pelabuhan Perikanan/Lurah/Kepala Desa secara transparan dan akuntabel untuk pembelian Jenis BBM Tertentu, serta akan menjaga kuota Jenis BBM Tertentu per Kabupaten/Kota sesuai dengan besaran volume yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur.
Ansar mengatakan, dalam upaya pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat maka fasilitas yang mendorong upaya tersebut harus diperhatikan secara intens.
“Kepri terdiri 96 persen lautan, sebagian besar masyarakat kita bermata pencaharian di laut sangat membutuhkan kuota BBM yang cukup. Lalu, industri perekonomian di darat juga membutuhkan BBM untuk mobilitasnya, hal ini perlu sangat kita perhatikan secara bersama-sama, tentang bagaimana pemenuhan kuota BBM-nya, hingga tidak menghambat pemulihan ekonomi,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Ansar juga menegaskan OPD yang menjadi peserta sosialisasi agar segera melakukan identifikasi kebutuhan kuota di daerahnya, dan benar-benar melakukan pendataan realisasi penggunaan BBM, serta bagaimana jalur distribusinya.
“Saya minta kepada Kepala Perangkat Daerah dan seluruh teman-teman yang hadir disini, untuk benar-benar menghitung kembali kebutuhan BBM di daerahnya, terutama kebutuhan untuk para nelayan, sehingga di tahun 2023 kuota BBM Kepri tercukupi,” tegasnya.
Ansar menambahkan, ke depannya, ia akan menggelar rapat bersama para Bupati/Wali Kota serta Kepala OPD per triwulan untuk mengawasi penyaluran BBM.
“Saya tegaskan, agar seluruh teman-teman mengawasi realisasi BBM ini untuk memastikan tepat tujuannya dan tepat kuantitasnya,” tambahnya.
Menutup sambutan, Ansar mengapresiasi seluruh peserta yang hadir dan berpesan seluruh OPD agar mengidentifikasi pendistribusian BBM sampai lingkup pemerintahan terkecil agar seluruh kebutuhan masyarakat Kepri terpenuhi kuota BBM-nya.
“Apresiasi yang tinggi saya berikan kepada rekan-rekan sekalian. Saya harap, setelah sosialisasi ini, identifikasi dan pendataan BBM dapat di lakukan hingga tingkat terkecil, perhatikan nelayan-nelayan Kepri dan UMKM yang benar-benar membutuhkan BBM,” tutupnya. (*)