JAKARTA,SIJORITODAY.com – Presiden RI Joko Widodo meminta para kepala daerah meredam ancaman inflasi di tahun 2023.
Itu ia sampaikan dalam Rakornas bersama kepala daerah dan Forkopimda di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).
Jokowi menuturkan, tahun 2023 adalah tahun yang harus dijalani dengan penuh kehati-hatian dan harus diwaspadai.
Presiden meminta seluruh kepala daerah untuk bisa cepat mengambil tindakan dalam mengantisipasi naiknya harga kebutuhan bahan pokok ditengah masyarakat.
“Tolong bupati, wali kota, gubernur sering sering masuk pasar dan cek betul apa data yang diberikan sesuai fakta di lapangan. Sudah tidak musim lagi sekedar melaporkan ‘gak ada yang naik pak, harga stabil pak’. Kalau saya langsung cek di lapangan,” katanya.
Dengan kisaran angka 5,5 persen (year on year), menurut Jokowi inflasi di Indonesia sepanjang 2022 masih tergolong terkendali.
Angka inflasi di Indonesia tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan inflasi di negara-negara lainnya.
“Coba dilihat negara lain ada yang sampai 9,2 persen. Uni Eropa berada di 9,2 persen, sehingga saya minta seluruh gubernur, bupati dan wali kota, bersama dengan Bank Indonesia terus memantau harga. Harga barang dan jasa yang ada di lapangan sehingga selalu terdeteksi sedini mungkin sebelum kejadian besar datang,” pintanya.
Jokowi juga menyampaikan realisasi investasi Indonesia pada 2022 sukses mencapai Rp1.207 trilliun. Capaian tersebut melebihi target investasi yang dicanangkan sebesar Rp1.200 triliun. Kabar baiknya, 53 persen investasi tersebut telah tersebar di luar Pulau Jawa.
“Jadi 2022, 53 persen investasi sudah berada di luar Jawa,” ujarnya
Presiden Jokowi berkesimpulan, perekonomian Indonesia masih berada pada posisi yang baik. Di kuartal ketiga 2022, perekonomian tumbuh secara impresif di angka 5,72 persen. Dibanding negara-negara lain, capaian ini terhitung sangat baik.
“Meskipun kita bisa melalui tahun turbulensi ekonomi pada 2022, hati-hati. 2023 masih menjadi tahun ujian. Bagi ekonomi kita, juga bagi ekonomi global, Karena itu, semua harus hati-hati. Semua harus bekerja keras. Semua informasi dan data-data yang ada di lapangan, harus dicermati. Supaya tidak keliru membuat kebijakan sekecil apa pun. Harus berbasis data dan fakta lapangan,” imbuhnya. (*)
Editor: Nuel
