TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, dr. Hasto Wardoyo mengapresiasi Pemprov Kepri yang berhasil menurunkan angka prevalensi stunting di tahun 2022.
Prevalensi stunting di Kepri berada di angka 15,4 persen, turun 2,2 persen dibanding tahun 2021 di angka 17,6 persen.
Capaian ini menempatkan Kepri di posisi keempat provinsi dengan prevalensi stunting terendah setelah Bali, DKI Jakarta, dan Lampung.
“Kepri sungguh luar biasa karena angka stunting Kepri sudah mendekati nasional yang 14 persen, jadi Kepri masuk provinsi yang keren,” katanya dalam Rakerda di Hotel CK, Tanjungpinang, Kamis (2/2/2023).
Dalam rakerda tersebut, Hasto turut memberikan sejumlah pengarahan terkait dengan peningkatan sinergitas dan kolaborasi pencapaian program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting.
Program Bangga Kencana yang merupakan akronim dari Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana menjadi salah satu program unggulan dari BKKBN.
Bangga Kencana menjadikan keluarga sebagai sandaran pembangunan serta berfokus mewujudkan keluarga yang berkualitas.
Hasto menyebutkan, BKKBN mempunyai dua tugas utama yakni menjaga pertumbuhan penduduk seimbang dan mewujudkan keluarga berkualitas.
BKKBN telah melansir angka Total Fertility Rate (TFR) atau rata-rata perempuan Indonesia melahirkan anak berada pada rasio 2,1.
Hal tersebut menunjukkkan pertumbuhan penduduk Indonesia terjaga dan tidak ada resesi seks seperti yang dialami di berbagai negara.
“Angka 2,1 berarti bahwa perempuan-perempuan hanya praktis melahirkan satu anak perempuan rata-rata sehingga pas sekali bahwa satu perempuan meninggal digantikan 1 perempuan yang lahir. Sehingga nanti akan berkesinambungan dan sustainability-nya tetap terjaga,” ujarnya.
Hasto kemudian mengungkapkan Presiden RI Joko Widodo telah menargetkan penurunan angka gagal tumbuh atau stunting sebesar 14 persen harus dapat dicapai pada tahun 2024 mendatang.
Saat ini, angka stunting di Indonesia telah mengalami penurunan dari 37 persen pada tahun 2014 menjadi 21,6 persen di tahun 2022.
Hasto berharap kabupaten dan kota penyangga di Kepri yang jumlah penduduknya banyak seperti Batam dan Karimun harus bekerja keras menurunkan stunting agar menjadi bandul bagi provinsi maupun nasional.
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad bersyukur meskipun Kepri adalah daerah kepulauan. Namun indikator makro di provinsi ini menunjukkan hasil yang bagus, salah satunya adalah angka stunting.
“Kalau indeks kesehatan menjadi salah satu indikator dari indeks pembangunan manusia, maka stunting ini harus kita kejar agar tercapai seperti target presiden, tahun lalu masih 17 persen, tahun ini turun 2 persen,” ujarnya.
Ansar mengaku akan menggandeng seluruh peremerintah kabupaten dan kota termasuk Forkopimda, BKKBN, TP-PKK, dan darma wanita untuk memastikan stunting di Kepri bisa terus menurun.
Pada kesempatan yang sama, BKKBN menyerahkan Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana kepada seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepri.
Kota Tanjungpinang mendapatkan Rp2,4 miliar, Natuna Rp3,3 miliar, Karimun Rp3,6 miliar, Bintan Rp3,1 miliar, Lingga Rp3 miliar, Anambas Rp2,1 miliar, dan Kota Batam Rp9,2 miliar. (*)
Editor: Nuel
