TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Riau, Muhammad Bisri mengatakan, butuh kebijakan dan kepemimpinan kepala daerah yang kuat untuk menuntaskan pemerataan jamban sehat di Kepri.
Sebagaimana diketahui, sebanyak 28.559 keluarga di Kepri tidak memiliki jamban yang layak.
Jumlah tersebut berdasarkan hasil rekapitulasi keluarga berisiko stunting tingkat desa/kelurahan di 7 Kabupaten/Kota yang dilakukan BKKBN Kepri pada tahun 2021.
“Butuh kebijakan yang kuat dan tekat dari pimpinan daerah dan masyarakat sendiri,” katanya, Senin (20/2/2023).
Bisri menuturkan, jamban tidak sehat masih cukup banyak ditemui di Kepri, khususnya permukiman pesisir.
Setiap tahunnya, Dinas Kesehatan telah gencar membagikan jamban gratis kepada warga yang kurang mampu.
Selain itu, masih ada program jamban komunal atau umum oleh Dinas PUPR Kepri.
“Ada program jamban gratis tahun kemarin, tahun ini ada tapi nggak banyak, kalau komunal itu dari PUPR,” tuturnya.
Bisri menambahkan, pemerataan jamban layak memiliki tantangan tersendiri, selain bentuknya khusus tapi juga mahal.
“Wilayah kita kepulauan, masyarakat tinggal di pinggiran pantai, MCK nya khusus dan biayanya lebih mahal,” tambahnya.
Sebelumnya, Kepala BKKBN Kepri, Rohina menuturkan, jamban tak layak menjadi satu dari empat penyebab stunting atau tubuh kerdil pada anak di Kepri.
Stunting juga disebabkan banyaknya pasangan nikah muda, kesulitan ekonomi, dan kurangnya pemahaman orang tua cara merawat bayi yang benar di 1.000 hari kehidupan.
“Di beberapa pulau masih banyak masyarakat yang belum memiliki jamban. Ada juga karena ekonominya lemah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari,” tuturnya.
Rohina pun meminta agar Pemprov Kepri segera menangani empat penyebab stunting, apalagi isu penurunan stunting sudah menjadi program prioritas pemerintah pusat.
Pemprov Kepri perlu melakukan sosialisasi yang masif, memberikan kapsul penambah darah untuk perempuan, jamban gratis, dan tambahan makanan untuk bayi dari keluarga kurang mampu.
“Ini adalah salah satu program pemerintah terkait penanganan penurunan stunting untuk menjalankan aksi konvergensi, memulai dari hulu,” tambahnya.
Penulis: Nuel
