LINGGA,SIJORITODAY.com – Sebanyak 252 Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Non ASN SMA sederajat di Kabupaten Lingga menandatangani Surat Perjanjian Kontrak (SPK).
Penandatanganan yang disaksikan langsung oleh Gubernur Ansar Ahmad itu digelar secara terpusat di SMAN 1 Singkep, Senin (13/3/2023).
Sebelumnya pada awal tahun ini, Ansar telah menyerahkan SPK kepada 441 PTK Non ASN di Tanjungpinang, 269 di Bintan 269, 694 di Batam 694 orang.
Diketahui, total PTK Non ASN di Kepri mencapai 2.575 orang.
Dalam sambutannya, Ansar mengatakan, pendidikan sangat dibutuhkan untuk membangun peradaban manusia yang lebih baik.
Ini menjadi konsen pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau melalui Misi ”Mewujudkan Kualitas SDM yang Berkualitas, Sehat dan Berdaya Saing dengan Berbasisikan Iman dan Taqwa”.
”Oleh karena itu peran guru dalam pembangunan sangat strategis. Demikian pula para Tenaga Kependidikan, yang membantu secara administrasi, baik sebagai operator, petugas kebersihan, pustakawan dan lain-lain, yang memiliki peranan sangat penting dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di satuan pendidikan,” katanya.
Kepada PTK, Ansar menyampaikan rasa terima kasihnya karena berkat peran sertanya kualitas pendidikan di Kepri semakin membaik.
Capaian itu ditandai dengan Indeks Pendidikan Tahun 2021, Kepri menempati urutan keempat dari 34 di Indonesia.
Diketahui, Angka Partisipasi Sekolah meningkat 0,14 persen, pada tahun 2022 sebesar 84,54 persen dan tahun 2021 menjadi 84,40 persen.
Rata-rata Lama Sekolah di Kepri meningkat 0,19 tahun. Dimana tahun 2022 yaitu 10,37 tahun dan Tahun 2021 menjadi 10,18 tahun.
“Terima kasih atas peran bapak/Ibu selama ini karena turut mencerdaskan anak-anak di Kepri. Semoga pengorbanan bapak/ibu selama ini mendapatkan ganjaran pahala dari Allah SWT,” ucapnya.
Sebagai wujud kepedulian terhadap PTK Non ASN, Ansar mengungkapkan bahwa Pemprov Kepri terus mendorong usulan ke pusat untuk mempertimbangkan kembali rencana penghapusan honorer.
Ansar meminta agar Kemenpan RB dan BKN secara bertahap mengangkat PTK Non ASN menjadi PPPK melalui seleksi.
Selain itu, Ansar juga telah memberikan kenaikan honorarium terhadap PTK Non ASN dengan tambahan alokasi anggaran tahun 2023 berjumlah Rp3.347.500.000, dengan hitungan kenaikan Rp100 ribu per orang/bulan.
“Semoga kenaikan honorarium ini dapat memacu bapak/ibu untuk semakin bersemangat menciptakan generasi terbaik Kepri dan semoga ke depannya status Bapak Ibu guru akan semakin baik, khususnya bagi yang belum mendapatkan status ASN PPPK,” harapnya.
Berbagai langkah strategis juga dilakukan oleh Pemprov Kepri pada tahun 2023 ini guna terus memajukan pendidikan di Bumi Segantang lada, diantaranya bantuan kepada siswa tahun 2023 sebesar Rp15.220.353.000 yang terdiri dari bantuan transportasi laut, darat serta bantuan Biaya Sekolah Peserta Didik Baru Tidak Mampu.
Menghadirkan juga program beasiswa dengan anggaran tahun 2023 sebesar Rp4,5 miliar yang di akses melalui aplikasi dan dikoordinir melalui Biro Kesra.
Selanjutnya pembangunan untuk pemenuhan sarana prasarana SMA, SMK dan SLB di Kepri Rp101.479.337.979 dan untuk di Kota Batam Rp59.836.414.000.
“Semoga berbagai langkah strategis yang dilakukan dapat terus menjamin pendidikan di Kepulauan Riau untuk terus meningkat dan tentunya dengan bantuan dan kerja sama dari para tenaga pendidik,” tutupnya.(*)
Editor: Nuel
