BATAM,SIJORITODAY.com – Anggota DPRD Kepulauan Riau, Yusuf meminta pemerintah memenuhi permintaan soal pembatalan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Yusuf mengatakan, sejak awal pengesahan nya, Undang-Undang Ciptaker ini sudah bermasalah dan berpihak kepada kepentingan pengusaha atau investor.
Ia pun mencontohkan soal alih daya atau outsourcing dan kontrak berulang-ulang yang tidak bisa memberikan kepastian status pekerja permanen kepada buruh.
“Kita sepenuhnya mendukung tuntutan para buruh, karena keluarga kita juga ada yang jadi buruh. Sejak awal, kita PKS konsisten menolak Undang-Undang Ciptaker karena lebih pro pengusaha dan merugikan buruh,” katanya, Selasa (2/5/2023).
Selain Undang-Undang Ciptaker, Yusuf juga meminta agar pemerintah memastikan pemberian upah layak kepada buruh.
Setakat ini kata Yusuf, masih banyak pengusaha yang memberikan upah di bawah UMR. Bahkan ada juga yang belum memberikan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.
“Ini kita lihat di lapangan, masih banyak yang upahnya di bawah UMR, udah gitu tak dapat BPJS lagi. PHK subur dan lemahnya sanksi bagi pengusaha yang melanggar,” ujarnya.
Ketua DPD PKS Batam itu juga setuju jika DPR segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) untuk melindungi PRT yang rentan terhadap perlakuan diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan karena wilayah kerja yang bersifat privat.
“Pekerja rumah tangga berhak atas perlindungan dan hak hak normatif,” ucapnya.
Yusuf juga menolak RUU Kesehatan yang dinilai tidak mencerminkan perbaikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, lebih cendrung bagi invetasi asing.
Organisasi profesi seperti IDI, Ikatan Perawat, Profesi Bidan dan Apoteker juga menolak RUU Kesehatan ini.
“Tenaga medis mengatakan kalau RUU ini menyuburkan Nakes asing untuk buka praktik di Indonesia dalam rangka investasi atau non investasi. Sangat mungkin tenaga medis dan kesehatan Indonesia tersingkirkan,” jelasnya.
Selain itu, Yusuf juga meminta agar pemerintah memperkuat peran Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan keahlian calon pekerja, khususnya pemuda tempatan.
Yusuf mengungkapkan, saat ini sebagian besar pekerja di Batam berasal dari luar daerah, sementara pengangguran nyaris menyentuh 10 persen.
“BLK itu harus aktif memberikan pelatihan, kalau perlu digratiskan saja. Ini PT. MEG mau investasi Rp300 T, pengangguran itu harus terserap,” ungkapnya.
Anggota Komisi III DPRD Kepri itu juga mendesak Pemko dan BP Batam meningkatkan kualitas pelayanan air bersih di Batam.
Belakangan ini, warga kerap mengeluhkan air bersih yang tidak terdistribusi maksimal. Bahkan, tidak sedikit pula warga yang terpaksa memanfaatkan air genangan galian untuk keperluan rumah tangga.
“Belakangan ini Batam sering krisis air, kemarin warga Baru Besar Nongsa terpaksa memanfaatkan air kubangan bekas galian. Miris kita melihatnya,” terangnya. (*)
Editor: Nuel
