Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Kepri, Adi Permana saat ditemui dalam wawancara doorstop bersama awak media di Halaman Kantor Ombudsman Kepri, Jum'at (23/6/2023). F:Sijoritoday.com/OmbudsmanKepri

BATAM,SIJORITODAY.com – Tim Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Kepri melakukan pemantauan ke beberapa satuan pendidikan di Kota Batam.

Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Kepri, Adi Permana mengatakan, pemantauan untuk mencegah terjadinya penyimpangan pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SD dan SMP sederajat tahun 2023.

”Sejak awal Juni, kami sudah turun ke beberapa Satuan Pendidikan di bawah Kanwil Kementerian Agama, selanjutnya kami juga turun ke SD, SMP, selanjutnya nanti SMA/SMK,” katanya, Jumat (23/6/2023).

Berdasarkan pemantauan Ombudsman RI Perwakilan Kepri, hingga saat ini PPDB berjalan cukup lancar, tanpa adanya masalah.

Kendati demikian, Ombudsman menyayangkan masih sedikit sekolah yang membuka posko khusus pengaduan terkait penyelenggaraan PPDB.

”Beberapa sekolah yang kami sambangi memang sudah membuka posko khusus PPDB, namun pada saat kami kunjungan ke SMP Negeri 28 Kota Batam terdapat posko khusus untuk pengaduan terkait PPDB ini,” ujarnya.

“Terdapat ruangan yang diperuntukkan untuk masyarakat datang melakukan konsultasi maupun pengaduan serta direkapitulasi pengaduan tersebut oleh petugas pengelola pengaduan dengan baik,” sambungnya.

Adi berharap kedepannya, sekolah dapat membuka posko pengaduan yang terintegrasi dengan layanan lain pada posko PPDB sehingga memudahkan masyarakat untuk menyampaikan aduan.

Selanjutnya Adi membeberkan temuan sementara Ombudsman Kepri yaitu terkait Surat Keterangan Domisili sebagai pengganti jika Kartu Keluarga (KK) tidak ada.

Di Batam Surat Keterangan Domisili dapat digunakan sebagai pengganti jika KK tidak ada padahal dalam Permendikbud 1 Tahun 2021, surat domisili hanya dapat digunakan apabila KK tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu seperti bencana alam dan/atau bencana sosial.

“Orang tua calon siswa dapat bekerja sama dengan beberapa oknum tertentu sehingga dapat lolos di sekolah yang dituju,” ucapnya.

Namun, Adi menjelaskan temuan tersebut perlu dianalisa lebih lanjut oleh Keasistenan Pencegahan Maladministrasi.

”Kami perlu perdalam terkait temuan itu. Oleh karenanya kami akan lakukan pemantauan ke beberapa sekolah lagi hingga PPDB selesai,” tutup Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Kepri, Adi Permana.

Diketahui, pengawasan PPDB dilakukan Ombudsman Kepri dilakukan pada setiap tahun ajaran baru.

Penulis: Nuel

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here