BATAM,SIJORITODAY.com – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad membahas isu kemiskinan dan pangan dengan Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerjasama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan, Muhammad Mardiono di Graha Kepri Kota Batam, Sabtu (2/9/2023).
Ansar mengatakan, sepanjang tahun 2022, isu kemiskinan dan ketahanan pangan terus mengalami perbaikan karena menjadi perhatian Pemprov Kepri.
Sementara kemiskinan terus mengalami penurunan dari 41.300 jiwa di tahun 2021 menjadi 29.200 jiwa di tahun 2022.
“Dengan kata lain, jika sebelumnya angka kemiskinan di Kepri ada dikisaran 1,74 persen, maka saat ini masih ada 1,2 persen. Inilah yang masih harus diselesaikan,” katanya.
Soal pangan, Ansar mengatakan bahwa Pemprov Kepri telah menggagas program tanam cabai di pekarangan rumah.
Selain itu, ada juga program penyambungan listrik ke pulau-pulau, program mikro ekonomi berupa pinjaman modal usaha dengan bunga nol persen.
Mantan Bupati Bintan dua periode itu menerangkan, Kepri memiliki tantangan tersendiri dalam upaya penguatan ketahanan pangan dan juga pertanian dan masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Kondisi itu disebabkan terbatasnya lahan pertanian. Lahan yang dikelola para petani sebagiannya adalah lahan pinjam pakai dan bukan milik sendiri sehingga menyulitkan pengembangan pertanian yang berkelanjutan.
Kepri juga menghadapi permasalahan ketersediaan air untuk pertanian yang terbatas di pulau-pulau dan harus dibagi dengan kebutuhan air untuk keperluan rumah tangga.
“Ini masih ditambah dengan rentang kendali antar pulau yang cukup jauh, sehingga membutuhkan biaya distribusi yang cukup mahal,” jelasnya.
Sementara itu, Mardiono mengatakan bahwa ia terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan terjun langsung membahas pengentasan kemiskinan dan juga ketahanan pangan.
“Koordinasi seperti ini memang akan terus dilakukan, termasuk dengan Pemprov Kepri, guna bersama-sama menyelesaikan permasalahan terkait pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan tersebut,” katanya.
Program ketahanan pangan juga akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), yang telah diprioritaskan pemerintah.
Program ini menargetkan pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan bisa berjalan dengan baik.
Penulis: Nuel
