TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memproyeksikan APBD Perubahan 2023 sebesar Rp4,459 triliun.
Proyeksi ini naik 7,41 persen atau Rp307,7 miliar dari APBD murni 2023.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan, perubahan proyeksi itu disebabkan perubahan pendapatan, belanja daerah, dan adanya penyesuaian penganggaran SiLPA berdasarkan laporan hasil audit BPK RI.
Selain itu, ada pergeseran anggaran untuk belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja wajib yang mendahului APBD-P Tahun Anggaran 2023.
“Prioritas pembangunan daerah yang kita tetapkan terdiri dari optimalisasi potensi perekonomian daerah, pembangunan infrastruktur wilayah, dan pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya,” katanya, Senin (4/9/2023).
Secara umum perubahan proyeksi pendapatan daerah diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp100,5 miliar atau naik 2,50 persen dari yang semula ditargetkan sebesar Rp4,019 triliun menjadi Rp4,120 triliun.
Proyeksi kenaikan pendapatan tersebut bersumber dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yakni dari peningkatan pendapatan pajak daerah dan peningkatan pendapatan retribusi daerah hingga akhir tahun 2023.
Pembiayaan daerah naik sebesar Rp207,1 miliar dari semula sebesar Rp132,2 miliar menjadi Rp339,3 miliar.
Kenaikan tersebut akibat adanya penyesuaian SiLPA tahun anggaran 2022 yang semula ditargetkan sebesar Rp200 miliar, menjadi Rp388,9 miliar yang antara lain bersumber dari over target pendapatan tahun anggaran 2022 yang terdiri dari tunda salur Dana Bagi Hasil (DBH), over target PAD, penghematan belanja dan anggaran belanja yang tidak terealisasi.
Di samping itu kenaikan pembiayaan ini juga disebabkan oleh adanya selisih atas perhitungan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo Rp18,1 miliar yang pada mulanya dianggarkan Rp84,3 miliar menjadi Rp66,1 miliar.
“Kita berharap APBD Perubahan dapat disetujui oleh DPRD dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kepri,” pungkasnya.
Penulis: Nuel
