Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad saat ditemui di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Senin (13/11/2023). F:Sijoritoday.com/ Immanuel Patar Mangaraja Aruan

TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad mengatakan pengangkatan honorer sekolah menjadi PTK Non ASN akan dilakukan secara bertahap.

Pengangkatan akan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

“Itu kan honorer komite kita angkat menjadi PTK Non ASN bertahap kita sesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran,” katanya, Senin (13/11/2023) pagi.

“Ada sebagian sekolah yang diangkat semua, ada yang sebagian tapi sebagian besar diangkat,” sambungnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPRD Kepri, Sirajudin Nur menyampaikan kabar bahagia kepada tenaga pendidik dan kependidikan yang masih berstatus honorer sekolah.

Sirajudin menuturkan, dalam rapat anggaran APBD 2024 pada kamis (9/11/2023), Disdik Kepri dan DPRD Kepri telah menyepakati pengangkatan honorer sekolah menjadi PTK Non ASN mulai tahun mendatang.

Dengan pengangkatan itu, tenaga pendidik dan kependidikan akan menerima gaji dengan asumsi besaran gaji Rp2,5-2,8 juta perbulan sesuai tingkat pendidikan.

“Pendidikan itu kan kunci bagi kemajuan daerah. Kita ingin melihat sekolah sekolah menengah kita menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing. Karena itu kita mendorong agar APBD 2024 dimaksimalkan untuk sektor pendidikan,” katanya, Minggu (12/11/2023) siang.

Anggota DPRD Kepri dua periode itu mengaku masih menemukan honorer sekolah yang belum hidup layak, bahkan ada yang hanya menerima penghasilan Rp500 ribu per bulan.

Gaji honorer sekolah selama ini hanya dibiayai dari pungutan SPP sekolah tidak pernah mampu menopang kebutuhan hidup layak para tenaga honorer sekolah tersebut.

Adapun jumlah tenaga honorer sekolah di Kepri saat ini lebih kurang 636 orang yang terdiri dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dan tersebar di 7 kabupaten/kota.

“Harusnya gaji guru honorer dan tenaga kependidikan ini kan minimal sebesar UMK atau UMP. Tapi kalau mengandalkan uang SPP tidak akan memadai. Karena itu kita desak Pemerintah untuk mengangkat para tenaga honorer ini menjadi honorer daerah dan gajinya dibiayai oleh APBD,” tuturnya.

Sirajudin berharap, dengan pengangkatan ini, tenaga pendidik dan kependidikan di Kepri semakin sejahtera dan pendidikan semakin berkualitas.

“Masalah pendidikan kita selama ini adalah soal kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah. Karena itu, peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan dan pendidik adalah pilihan yang harus diambil untuk mendorong pemerataan kualitas pendidikan,” harapnya.

Penulis: Nuel

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here