PEKANBARU,SIJORITODAY.com – Asisten I Setdaprov Riau, Masrul Kasmy mengatakan, Pemprov Riau terus berkomitmen memerangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Penanganan dan Pencegahan TPPO PMI di Lintas Perbatasan Laut di Hotel Pangeran Pekanbaru, Senin (4/12/2023).
Menurutnya, TPPO telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yakni terjadinya perbudakan modern. Kasus TPPO dinyatakan meningkat bukan hanya di Riau namun juga di Indonesia.
“Hal ini dilatarbelakangi oleh lokasi strategis negara yang banyak mempunyai tempat penyebrangan. BP2MI telah menetapkan surat keputusan tentang pemberantasan sindikat penempatan pekerja migran ilegal,” katanya.
Masrul lanjutkan, dengan adanya permasalahan ini, diperlukan kolaborasi yang utuh dengan para pemangku kepentingan atau stake holder.
Provinsi Riau, sebagai daerah yang mempunyai banyak daerah pelabuhan tak resmi menjadikan TPPO sulit diatasi.
“Riau ini banyak daerah yang pelabuhannya tidak resmi sehingga sulit mengatasi tindak pidana ini. Mereka bisa saja menyebrang dengan berbagai peluang yang ada dengan mudah. Terutama daerah pesisir kita,” ucapnya.
Oleh sebab itu, Masrul menambahkan, Pemprov Riau bekerja sama dengan pemerintahan di daerah untuk memberi dukungan dan mengendalikan situasi. Diharapkan, masyarakat tidak termakan bujuk rayu para mafia pelaku TPPO.
“Artinya, apa yang kita lakukan untuk penanganan tindak pidana di perbatasan laut ini penting untuk menjembatani dan mengawasi masyarakat kita,” imbuhnya.
Pemprov Riau menyambut baik pelaksanaan Rakor yang akan dilaksanakan dua hari mulai tanggal 4 hingga 5 Desember 2023.
Diharapkan, rakor ini dapat memberi banyak manfaat khususnya pelaksanaan perlindungan pekerja migran.
“Semoga forum hari ini dapat mencapai tujuan dan hasil sesuai dengan yang diharapkan,” tutupnya.
Penulis: Superleni
Editor: Nuel
