Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dan Kepala DKP Kepri, Said Sudrajad menyerahkan bantuan bibit rumput laut ke nelayan. F:Sijoritoday.com/istimewa

TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan menawarkan 968 ribu hektar kawasan konservasi perairan untuk kegiatan budidaya rumput laut.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri, Said Sudrajad mengatakan, 968 ribu hektar itu bagian dari 3 juta hektar kawasan konservasi perairan di Kepri.

Berdasarkan kajian, 968 ribu hektar itu sangat cocok untuk kegiatan budidaya rumput laut.

“Kita mengundang apabila ada yang berminat melakukan aktivitas budidaya rumput laut di kawasan itu,” katanya, Kamis (8/2/2024).

Said menuturkan, DKP Kepri terus mendorong peralihan nelayan dari perikanan tangkap ke perikanan budidaya.

Setiap tahunnya ungkap Said, Pemprov Kepri terus meningkatkan sarana prasarana penunjang perikanan budidaya.

Bukan itu saja, peningkatan sarana dan prasarana ini juga disertai dengan merangsang tumbuh kembang pengolahan produksi perikanan.

“Setiap tahun kita fokus peningkatan sarana prasarana perikanan tangkap, budidaya, dan mendorong tumbuh kembang pelaku usaha pengolahan,” tuturnya.

Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad didampingi Kepala DKP Kepri, Said Sudrajad saat menghadiri panen udang vaname secara parsial di Desa Tinjul, Kabupaten Lingga, Sabtu (20/1/2024) kemarin. F:Sijoritoday.com/istimewa

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin mendukung penuh program-program budidaya yang dicanangkan DKP Kepri.

Menurutnya, penguatan budidaya perikanan akan mengoptimalkan penerimaan dari sektor kelautan dan perikanan.

“Kami akan support DKP secara full karena kita dianugerahkan 94 persen laut tapi potensi yang dimanfaatkan baru sekian persen saja,” ujarnya.

Dengan wilayah 96 persen berupa perairan, pengembangan perikanan budidaya tidak hanya menjadi tugas Pemprov Kepri, tapi juga pemerintah pusat.

Ia pun meminta pemerintah pusat dapat bersinergi dengan Pemprov Kepri untuk mengoptimalkan pengembangan perikanan budidaya.

“Kita minta bantuan dari pemerintah pusat agar budidaya semakin dikembangkan karena saat ini kewenangan laut masih dikelola oleh pusat. 0-12 mil belum diberikan sepenuhnya ke pemerintah provinsi,” pintanya.

Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Batam, Ikhsan Kamil menambahkan, kawasan konservasi harus menjadi pendukung kegiatan pemanfaatan ruang laut.

Menurutnya, selama ini kegiatan budidaya acapkali menjadi kegiatan sampingan nelayan yang masih fokus di perikanan tangkap.

“Kita ingin kawasan konservasi ini menjadi pendukung kegiatan pemanfaatan ruang laut. Selama ini kegiatan budidaya ini hanya kegiatan sampingan. Seharusnya dengan 96 persen lautan, kegiatan budidaya seharusnya kegiatan utama,” ucapnya.

Kamil menambahkan, BPBL Batam telah menyiapkan berbagai macam bantuan benih yang akan dibagikan kepada nelayan budidaya.

Bukan hanya itu, pembagian bantuan ini juga akan disertai dengan program pembinaan untuk memastikan kegiatan budidaya berjalan dengan baik.

“Kami tahun ini ada program budidaya yang akan kami kembangkan di Karimun dan Lingga. Selain memberikan bantuan benih, kami juga mendampingi pelaku budidaya,” imbuhnya.

Penulis: Nuel

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here