TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad mengatakan, pemerintah terus menggenjot kawasan pertanian terpadu khusus komoditas cabai.
Menurutnya, setakat ini sudah ada 160 hektar kawasan pertanian terpadu yang tersebar di Kabupaten Natuna, Karimun, dan Bintan.
Kendati demikian, hasil produksi kawasan pertanian terpadu ini belum mampu memenuhi kebutuhan cabai di Kepri.
“Kalau cabai itu kebutuhan kita 300 hektar, kita kemarin baru mengembangkan 140 hektar. Sebagian gagal dan sebagian berhasil,” katanya, Senin (26/2/2024).
Selain lahan yang masih terbatas, kurangnya produksi juga disebabkan tanaman cabai yang diserang hama.
“Sebelum cabainya merah udah jatuh buahnya ke tanah,” ujarnya.
Mantan Bupati Bintan dua periode itu menjelaskan, Pemprov Kepri akan melibatkan BUMD dalam memenuhi kebutuhan cabai di Kepri.
Sementara untuk kebutuhan beras, Pemprov Kepri akan menggandeng Bulog.
“Selama ini cabai kan BUMD yang ngambil dari mana-mana. Kalau beras ada Bulog,” jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin meminta Pemprov Kepri dan kabupaten/kota segera mengendalikan kenaikan harga beras dan cabai di pasaran.
“Kenaikan harga beras ini sudah memberatkan masyarakat, bahkan ada warung yang menjual Rp18 ribu per kg dan cabai tembus Rp90 ribu per kg. Tentu ini memberatkan masyarakat,” katanya, Rabu (21/2/2024).
Politisi PKS itu pun meminta pemerintah menambah stok beras dan cabai menjelang Puasa Ramadhan dan Idul Fitri 2024.
Menurutnya, permintaan beras dan cabai akan meningkat saat hari raya keagamaan sehingga stok perlu ditingkatkan.
Kekurangan stok di pasaran hanya akan membuat beras dan cabai langka sehingga harga meroket naik.
“Saya meminta pemerintah untuk bisa mengatur skema terkait dengan stok beras dan cabai di Kepri sehingga harga-harga bisa terkontrol,” pintanya.
Wahyu juga mengusulkan agar Pemprov Kepri dan kabupaten/kota mengoptimalkan peran BUMD dalam stabilisasi harga beras dan cabai.
BUMD dapat mengambil peran sebagai produsen beras dan cabai dengan menggandeng petani padi di Kepri ataupun daerah lain.
Dengan skema ini, beras dan cabai hasil produksi BUMD dapat menjadi penyeimbang harga saat harga pasaran mengalami kenaikan.
“BUMD harus bisa menjual beras ke masyarakat, bisa menjadi agen, distributor, atau produsen beras dan cabai melalui kerja sama dengan petani,” usulnya.
Penulis: Nuel
