NATUNA,SIJORITODAY.com – Pjs Bupati Natuna, Rika Azmi memimpin rapat perdana bersama Sekretaris Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, Jum’at (27/9/2024).
Menurut Kepala Dinas Kominfo Natuna, Ikhwan Solihin, pertemuan tersebut bersifat koordinasi awal.
“Pertemuan ini hanya sebagai ajang silaturahmi dan koordinasi yang dipimpin langsung oleh Ibu Rika Azmi, tanpa membahas program atau kegiatan khusus,” katanya.
Ikhwan menambahkan bahwa rapat ini bertujuan untuk memperkenalkan kehadiran Rika Azmi di Natuna dan menegaskan kesiapannya untuk melaksanakan tugas sebagai penjabat sementara bupati selama periode penugasannya.
Sementara itu, Pjs Bupati Rika Azmi mengatakan bahwa dirinya siap menjalankan fungsi sebaik-baiknya sesuai dengan amanah yang diberikan Mendagri kepadanya.
Dalam menjalankan tugasnya, ia akan memantau berbagai program APBD Provinsi Kepulauan Riau yang sedang berjalan di kabupaten Natuna.
“Saya akan pastikan progam tersebut tidak mampet dan harus berjalan sebagaimana mestinya,” sebut Rika saat diwawancarai di kantor Bupati Natuna.
Wanita asal Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, ini menerangkan, rapat pertama kali dengan OPD bertujuan untuk mendengar dan mengevaluasi. Sebab ia hanya mempunyai waktu 3 bulan untuk menyelesaikan seluruh program yang ada di tahun 2024.
“Saya berharap kerjasama seluruh organisasi perangkat daerah. Semoga semuanya berjalan dengan baik,” tandas Rika.
Rapat tersebut menandai langkah awal Dr. Rika Azmi dalam menjalankan tugasnya sebagai Pjs Bupati Natuna, sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan OPD demi kelancaran pemerintahan.
Rika Azmi ditunjuk sebagai Pjs Bupati Natunaberdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 100.2.1.3-3801 tahun 2024, tentang penunjukan pejabat sementara Bupati dan Walikota di Provinsi Kepri.
Keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2024 dan keputusan Mendagri ini berlaku pada saat bupati dan wakil bupati di Provinsi Kepri menjalankan cuti diluar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye pada Pilkada serentak tahun 2024 sampai dengan bupati-wakil bupati, serta walikota-wakil walikota menjalani cuti diluar tanggungan negara.
Penunjukan ini dilakukan sebagai langkah pemerintah pusat untuk memastikan roda pemerintahan di Kabupaten Natuna tetap berjalan dengan baik dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu selama masa transisi kepemimpinan. (*)
