BINTAN,SIJORITODAY.com – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad akan menyurati Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI untuk membahas fenomena nelayan Kepri yang ditangkap otoritas asing.
Itu ia sampaikan usai menyerahkan Ranperda RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2030 ke DPRD Kepri, Selasa (3/6/2025).
“Kita akan menyurati pemerintah pusat,” katanya.
Gubernur Kepri dua periode itu mengaku menginginkan kasus nelayan Kepri ditangkap otoritas asing ini tidak terjadi lagi.
“Mesti ada penyelesaian permanen (agar kejadian itu terjadi terulang lagi),” tuturnya.
Selain itu, Ansar juga akan meminta laporan tentang nelayan yang ditangkap otoritas asing itu ke Biro Perbatasan.
“Saya cek dulu ke Bagian Perbatasan ya udah sejauh mana kasus penangkapan nelayan itu,” imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Bintan, Syukur Haryanto mengabarkan adanya nelayan yang ditangkap aparat di perairan Malaysia pada 31 Mei 2025.
Namun, belum diketahui pasti berapa banyak nelayan Kabupaten Bintan yang ditangkap oleh Aparat Penegak Hukum (APH) Malaysia.
“Betul (nelayan Bintan ditangkap di perairan Malaysia). Ditangkapnya, sekitar jam tiga subuh. Saya dapat info langsung dari nelayan lainnya,” katanya.
Kendati demikian, Syukur belum mengetahui persis berapa banyak nelayan Kabupaten Bintan yang ditangkap oleh APH Malaysia saat melakukan aktivitas menangkap ikan di laut.
Informasi yang ia terima, nelayan Kabupaten Bintan sedang berlabuh hingga menurunkan alat tangkap ikan, yaitu bubu. Hanya saja, nelayan tersebut tidak sadar kalau kapal yang digunakan sudah berada di perairan Malaysia.
“Kalau alat tangkapnya tidak jadi masalah. Kapalnya berada di perairan Malaysia. Mereka sudah pasang bubu di kita sendiri (Indonesia),” ucapnya.
Ia akan memberitahukan perkembangan selanjutnya terkait informasi nelayan Kabupaten Bintan yang tertangkap aparat di perairan Malaysia.
“Nanti, saya kabarin lagi ya. Ini saya sedang mencari info lanjutannya seperti apa,” pungkasnya.
Penulis: Nuel
