TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meraih capaian prestisius: mendapat penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI untuk kelima belas kalinya secara berturut-turut sejak 2010.
“Prestasi ini adalah refleksi dari konsistensi Pemerintah Provinsi Kepri dalam membangun tata kelola keuangan yang akuntabel,” kata Fathan Subchi, Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, Senin (23/6/2025).
Kendati demikian, Fathan menyatakan masih ada beberapa catatan penting terkait pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu segera ditindaklanjuti.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran yang telah berkontribusi menjaga integritas laporan keuangan Pemprov Kepri.
Capaian ini dikatakan Ansar adalah buah dari kerja keras seluruh tim dan bimbingan dari BPK RI, baik pusat maupun perwakilan Kepri.
Opini WTP bukan tujuan akhir, melainkan bagian dari komitmen Pemprov Kepri untuk terus memperbaiki dan memperkuat pengelolaan keuangan daerah.
“Opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, tetapi menjadi refleksi dari semangat transparansi dan akuntabilitas,” tegas Ansar.
Tata kelola keuangan yang bersih, terbuka, dan bertanggungjawab ia tegaskan bukan hanya soal angka, tapi soal kepercayaan publik.
Ia juga menyampaikan kesiapan Pemprov Kepri dalam menindaklanjuti rekomendasi dari BPK RI secara konkret melalui rencana aksi.
Penyusunan dilakukan secara sistematis dan kolaboratif dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Rencana ini akan kami jalankan secara terukur dan bertanggung jawab sesuai dengan waktu yang telah ditentukan,” ujarnya.
Ansar juga menggarisbawahi pentingnya sinergi dan kolaborasi antara semua pemangku kepentingan, termasuk DPRD, BPK, dan jajaran eksekutif dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
“DPRD sebagai mitra strategis terus kami libatkan dalam setiap proses penganggaran dan pertanggungjawaban. Kami sangat menghargai dukungan serta asistensi dari DPRD dalam menjaga pengelolaan keuangan daerah tetap pada koridor yang benar,” tambahnya.
Hasil entry meeting beberapa waktu lalu, Kepri ditetapkan sebagai provinsi dengan capaian tertinggi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di wilayah Sumatera. Capaian ini menyamai capaian Provinsi Jawa Tengah di wilayah Jawa.
“Ini membuktikan bahwa Kepri tidak hanya taat administrasi, tetapi juga serius dalam perbaikan berkelanjutan. Insya Allah, komitmen ini akan terus kita jaga dan tingkatkan,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kepri, Iman Setiawan menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Kepri atas perolehan opini WTP.
“Kami mengapresiasi pencapaian opini WTP ini. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana tindak lanjut atas rekomendasi BPK dapat segera dilakukan sesuai dengan amanat Pasal 20 UU No. 15 Tahun 2004,” tambahnya.
Penulis: Nuel
