TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat memaparkan, jumlah penduduk miskin di Tanjungpinang mencapai 5,96 persen.
Ia pun menuturkan, perlu adanya intervensi yang tepat bisa memberikan dampak cepat terhadap penurunan angka kemiskinan.
“Kalau intervensinya masif, kita bisa mengangkat masyarakat yang berada sedikit di bawah garis kemiskinan menjadi tidak miskin. Dampaknya langsung terlihat pada angka kemiskinan provinsi, sementara daerah lain membutuhkan effort lebih besar,” katanya saat mengikuti rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) se-Provinsi Kepri di Gedung Daerah, Selasa (25/11/2025).
Kolaborasi menjadi kunci keberhasilan. Beberapa tahun lalu, kerja sama ini diwujudkan melalui program 2:1 antara provinsi dan kabupaten/kota yang terbukti mendukung intervensi di lapangan.
“Kami berharap ke depan muncul program serupa untuk mendukung kabupaten/kota, khususnya Tanjungpinang, sehingga kontribusi kota ini terhadap penurunan angka kemiskinan provinsi bisa lebih optimal,” tambahnya.
Selain itu, penyinkronan data menjadi perhatian penting. Zulhidayat mengatakan, integrasi antara DTSEN dan data kependudukan sangat dibutuhkan agar program bantuan sosial dan kesehatan tepat sasaran.
“Seringkali, saat penyisiran, nama di data tidak ditemukan di lapangan. Karena itu, kita perlu satu data yang tersinkronisasi dengan baik,” ujarnya.
Wakil Gubernur Kepri selaku Ketua TKPK, Nyanyang Haris Pratamura, menyebut pertemuan ini menjadi momentum menyatukan langkah percepatan penurunan kemiskinan di seluruh wilayah Kepri.
“Pertumbuhan ekonomi Kepri triwulan III 2025 mencapai 7,48 persen, tertinggi di Sumatera. Namun penurunan kemiskinan belum optimal karena persoalan data dan disparitas antarpulau. Ini yang harus kita perbaiki bersama,” ujarnya.
Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kepri mencapai 2,27 juta jiwa, dengan penduduk miskin sebesar 117,28 ribu orang atau 4,44 persen. IPM berada di angka 80,53, Gini Ratio 0,382, dan inflasi 3,01 persen.
Nyanyang menyampaikan tren pembangunan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat terus membaik, tetapi kondisi geografis kepulauan masih menjadi tantangan dalam akses pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan transportasi.
“Kerja kolaboratif melalui TKPK menjadi simpul yang menghubungkan program lintas sektor, sehingga intervensi penanggulangan kemiskinan dapat lebih tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan. Setiap daerah punya karakter masalah yang berbeda, jadi pendekatannya tidak bisa disamakan,” ucapnya.
Pemprov Kepri berkomitmen penuh dalam percepatan penurunan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, melalui kebijakan terpadu berbasis data dan harmonisasi program pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar tidak tumpang tindih serta benar-benar menyentuh rumah tangga miskin.
“Penguatan data juga menjadi fokus, termasuk verifikasi berkala untuk menghindari data ganda dan tidak valid, sehingga penyaluran bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan program intervensi lebih tepat sasaran,” pungkasnya.
Penulis: Nuel
