BATAM,SIJORITODAY.com – Sekretaris Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin mengusulkan agar pemerintah bersama PT Pertamina melakukan penyeragaman harga BBM non subsidi khususnya untuk wilayah Batam, Bintan, Tanjungpinang, dan Karimun.
Menurut Wahyu, keempat daerah tersebut merupakan kawasan yang saling terhubung secara ekonomi, perdagangan, investasi, dan mobilitas masyarakat.
Ia menjelaskan, perbedaan harga BBM non subsidi berpotensi menimbulkan ketimpangan biaya transportasi maupun distribusi barang.
“Sudah saatnya masyarakat Kepri mendapatkan rasa keadilan dalam kebijakan energi. Batam, Bintan, Tanjungpinang, dan Karimun merupakan satu kawasan ekonomi yang saling menopang. Karena itu, harga BBM non subsidi seharusnya diberlakukan satu harga,” katanya, Sabtu (4/7/2026).
Ia menuturkan, kebijakan satu harga untuk BBM non subsidi akan memberikan kepastian bagi pelaku usaha, mengurangi disparitas biaya logistik antar daerah, serta meningkatkan daya saing investasi.
Selain itu, kebijakan tersebut juga diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata sehingga masyarakat dan dunia usaha tidak lagi menghadapi perbedaan beban biaya energi hanya karena perbedaan wilayah administrasi.
Wahyu berharap pemerintah pusat, Kementerian ESDM, BPH Migas, dan PT Pertamina Patra Niaga dapat mengevaluasi mekanisme penetapan harga BBM non subsidi di dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah kepulauan serta semangat pemerataan pembangunan.
“Kami ingin kebijakan energi tidak hanya mempertimbangkan aspek bisnis, tetapi juga aspek keadilan ekonomi bagi masyarakat. Satu harga BBM non subsidi di Batam, Bintan, Tanjungpinang, dan Karimun akan menjadi langkah konkret untuk memperkuat daya saing daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.
Penulis: Evan
Editor: Nuel
