Jailani, petani kebun karet di Desa Limbung, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga. F:Sijoritoday.com/Asril

LINGGA,SIJORITODAY.com – Di tengah harapan melihat anaknya melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah, Jailani, warga Desa Limbung, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, justru harus menghadapi kenyataan pahit.

Kebun karet seluas sekitar enam hektar yang selama ini menjadi sumber penghidupan keluarganya kini telah berubah menjadi areal perkebunan sawit.

Dengan suara lirih dan mata yang tampak berkaca-kaca, Jailani mengaku bingung harus mencari jalan ke mana lagi untuk memperjuangkan hak atas lahan yang menurutnya telah dikelola keluarganya selama bertahun-tahun.

Jailani menceritakan bahwa dirinya baru saja mendatangi Kantor Desa Limbung untuk meminta bantuan pengurusan surat keterangan atas lahan yang selama ini menjadi sumber penghasilan keluarga.

“Saya punya anak yang baru lulus sekolah dan harus kuliah. Saya datang ke kantor desa meminta agar dibantu mengurus surat keterangan tanah yang selama ini menghidupi keluarga kami dari hasil kebun karet,” ungkapnya, Senin (21/9/2026).

Menurut Jailani, sebelum lahan tersebut berubah menjadi kebun sawit, hasil kebun karet mampu menopang kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari.

Namun harapan Jailani untuk mendapatkan kejelasan administrasi atas lahannya justru berujung kekecewaan. Ia mengaku permohonannya tidak mendapat respons sebagaimana yang diharapkannya.

“Saya merasa sedih dan kecewa. Permintaan saya ditolak. Sementara saya melihat ada pengurusan lain yang bisa berjalan dengan alasan dilakukan secara bertahap. Kami masyarakat kecil seharusnya dibantu dan didorong menyelesaikan persoalan seperti ini, bukan malah dipersulit,” ujarnya.

“Tanah kami seolah-olah dipaksa dibayar hanya sekitar Rp3 juta per hektare. Apa lagi yang harus kami lakukan, Pak? Kami ini bukan orang mampu. Saya sedang butuh biaya untuk menguliahkan anak saya. Kalau bapak melihat sendiri kondisi kami, pasti sedih,” tuturnya.

Dengan nada penuh harap, Jailani meminta perhatian seluruh pihak, baik pemerintah, DPRD, maupun instansi terkait agar persoalan yang dialaminya tidak dibiarkan berlarut-larut.

“Saya mohon kepada pemerintah dan semua pihak yang punya kewenangan, tolong lihat kondisi kami masyarakat kecil. Jangan zalim kepada kami. Kami hanya ingin keadilan dan kepastian atas tanah yang selama ini kami kelola. Jangan sampai masyarakat yang sudah susah dibuat semakin susah,” pintanya.

Penulis: Asril
Editor: Nuel

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here