Wahyu Wahyudin, Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau. F:Sijoritoday.com/Humas DPRD Kepri

BATAM,SIJORITODAY.com – Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin mendorong Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menjadi mitra dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Gagasan ini mendorong adanya kerja sama antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kepri dengan Kopdes Merah Putih serta melibatkan Bapenda Kabupaten/Kota.

Menurutnya, keberadaan Kopdes Merah Putih yang tersebar di tengah masyarakat khususnya di daerah pelosok memiliki potensi besar untuk mendekatkan pelayanan pemerintah sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

“Jangan sampai masyarakat kesulitan membayar pajak hanya karena jarak ke kantor pelayanan yang jauh atau keterbatasan waktu. Kita ingin pelayanan pajak hadir lebih dekat, bahkan bisa diakses melalui Kopdes Merah Putih,” ujarnya.

Selain mempermudah akses pembayaran, Wahyu juga mengusulkan adanya skema pembayaran secara bertahap atau cicilan melalui mekanisme yang sah dan bekerja sama dengan lembaga keuangan.

Dengan demikian, masyarakat yang mengalami keterbatasan kemampuan keuangan tidak harus menunda kewajiban pajaknya karena dapat memanfaatkan fasilitas pembayaran bertahap sesuai ketentuan yang berlaku.

Libatkan Bank Daerah, Buka Konter Pelayanan

Untuk mendukung program tersebut, Wahyu mengusulkan keterlibatan bank pembangunan daerah, seperti Bank Riau Kepri Syariah agar membuka konter atau loket layanan di Kopdes Merah Putih.

Konter tersebut dapat menjadi sarana transaksi pembayaran pajak, konsultasi layanan perbankan, serta mendukung sistem pembayaran non-tunai yang terintegrasi dengan layanan Samsat.

Kolaborasi ini diharapkan melibatkan:
1. Bapenda Provinsi Kepri sebagai pengelola kebijakan dan administrasi PKB sesuai kewenangannya.
2. Bapenda atau dinas pendapatan kabupaten/kota untuk koordinasi pelayanan dan pendataan.
3. Kopdes Merah Putih sebagai mitra pelayanan dan fasilitator masyarakat.
4. Bank daerah sebagai mitra transaksi keuangan dan penyedia fasilitas pembayaran.
5. Samsat sebagai unsur pelayanan administrasi kendaraan bermotor sesuai kewenangannya.

Wahyu menegaskan, pelaksanaan kerja sama harus didukung sistem digital yang terintegrasi, transparansi transaksi, standar pelayanan, serta perlindungan data wajib pajak.

“Ini bukan sekadar membuka loket pembayaran pajak. Kita sedang membangun ekosistem pelayanan ekonomi masyarakat. Koperasi bergerak, bank daerah mendapatkan ruang pelayanan, pemerintah lebih mudah menjangkau wajib pajak, dan masyarakat memperoleh kemudahan,” jelasnya.

Ia berharap Pemerintah Provinsi Kepri dapat mengkaji dan menindaklanjuti gagasan tersebut melalui proyek percontohan di sejumlah Kopdes Merah Putih sebelum diterapkan lebih luas.

Dengan kolaborasi pemerintah daerah, koperasi, dan perbankan, pembayaran pajak kendaraan bermotor diharapkan tidak lagi menjadi urusan yang menyulitkan masyarakat, tetapi menjadi pelayanan publik yang mudah, dekat, transparan, dan terjangkau. ***

Editor: Nuel

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here