Komisi I Bahas Lokpri Bersama BPPD
BATAM,SIJORITODAY.com – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kepri Taba Iskandar menilai banyak persoalan di kawasan perbatasan di Kepri perlu di selesaikan.
Di contohkannya, minimnya alat transportasi bagi aparatur di Kecamatan Belakang Padang.
Selain itu, kendala transportasi yang masih minim tentu menambah kendala juga di bidang lainnya. Seperti kesehatan yang belum memiliki ambulance laut dan puskesmas laut.
Ia mengatakan permasalaan-permasalahan yang di hadapi oleh daerah atau kawasan perbatasan harus menjadi isu nasional.
Hal ini di sampaikan saat kunjungan
jajaran Komisi I DPRD Kepri bersama Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kepri beserta perwakilan pemerintah Kota Batam di Kecamatan Belakang Padang, Batam, Jumat (25/2/2022).
Tujuan pertemuan, melaksanakan rapat koordinasi lokasi prioritas (Lokpri) kawasan perbatasan bersama untuk dicarikan solusi.
Taba pun menuturkan, secara keseluruhan, bahwa permasalahan di masing-masing wilayah memiliki kesamaan.
Diantaranya, infrastruktur yang masih jauh dari harapan, koordinasi yang dirasa masih sangat kurang serta ketersediaan dukungan anggaran yang belum maksimal.
Dicontohkan, seperti di Belakang Padang, Batam masih belum tersedianya lahan untuk Tempat Pemakaman ulUmum (TPU).
Serta perizinan tambang pasir di Pulau Dankan dan Pulau Sambu, ketersediaan listrik yang belum merata. Serta mengenai pembiayaan pemeliharaan dan operasional genset yang minim.
“Saat ini kami sudah mengumpulkan data dari Kabupaten Bintan dan Batam dengan jumlah empat titik Lokpri. Nantinya kita akan mendata daerah lainnya,” kata Taba.
Menyelesaikan berbagai persoalan ini, ia menuturkan perlu dukungan anggaran. Kondisinya, sebagai kawasan perbatasan, belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Maka, masih sulit menyelesaikan secara menyeluruh.
Jika mengandalkan dari APBD provinsi saja, hal ini di rasa sangat berat. Apalagi tidak ada nomenklatur khusus di provinsi untuk kawasan perbatasan.
Anggota Komisi I Uba Ingan Sigalingging mengatakan bahwa perlu adanya komunikasi dengan DPR RI menyelesaikan persoalan-persoalan di kawasan perbatasan ini.
“Koordinasi ini dilakukan untuk membahas prolegnas mengenai RUU tentang daerah kepulauan. Bila perlu kita libatkan delapan provinsi lainnya yang merupakan wilayah kepulauan agar bisa menjadi skala prioritas,” terang Uba.
Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Doli Boniara mengatakan terkait apa yang di sampaikan oleh Komisi I DPRD Kepri akan menjadi atensi khusus.
Pihaknya akan segera melaksanakan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait. Guna menginventarisir semua persoalan yang ada di kawasan-kawasan perbatasan.
“Selain itu perlu kami jelaskan bahwa untuk wilayah perbatasan banyak program yang terpusat anggarannya di APBN. Salah satu bentuknya yakni komitmen pemerintah pusat membangun pos lintas batas negara yang di Kepri dilaksanakan hanya di Pulau Serasan,” jelasnya.
Selain itu, Doli juga mengatakan dalam waktu dekat ini akan ada kunjungan dari Badan Pengelola Perbatasan Nasional (BPPN) yang rencananya peninjauan langsung.
Pemerintah pusat melalui BPPN tersebut bisa mengetahui persoalan atau permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan khususnya di Kepulauan Riau.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Batam, Indra mengatakan bahwa pihaknya sangat berterimakasih atas perhatian dari Komisi I DPRD Kepri.
Ia menjelaskan, bahwa kendala dihadapi pihaknya saat ini yakni koordinasi masih di tangani oleh Kasubbag Pemerintahan dan Administrasi Kewilayahan. Setingkat Eselon IV sehingga hal tersebut di rasa tidak maksimal.
“Selain itu beberapa usulan terkait wilayah perbatasan yang sudah di sampaikan hingga saat ini masih belum terlaksana. Kami juga menunggu undangan rapat koordinasi yang akan dilaksanakan oleh Kepala Badan Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Mudah-mudahan usulan dari Lokpri bisa terelisasi secara bertahap,” tambahnya. (prb)
Editor : Liza
