BINTAN,SIJORITODAY.com – – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan kekeringan di Kabupaten Bintan tahun 2026. Langkah strategis ini diambil menyusul lonjakan titik api yang cukup signifikan pada awal tahun, dimana ratusan hektar lahan terbakar dalam periode Januari hingga Maret dan diperparah kondisi dua pekan terakhir.
“Berangkat dari semua data yang berasal dari kondisi nyata di lapangan, kita berkumpul hari ini untuk sama-sama kita tetapkan status tanggap darurat bencana terkait karhutla dan kekeringan di Kabupaten Bintan,” ungkap Bupati Bintan Roby Kurniawan saat memimpin Rapat Koordiansi bersama FKPD, jajaran OPD, BMKG, PDAM hingga camat se-Bintan di Ruang Rapat II Kantor Bupati Bintan, Rabu (25/3).
Data yang dipaparkan dalam rapat tersebut, tercatat ada 317 titik api sepanjang Januari-Maret 2026 dengan luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 251 hektare. Empat wilayah sebagai penyumbang luasan terbesar yakni Kecamatan Bintan Timur sebanyak 81 titk api, Kecamatan Toapaya sebanyak 68 titik api, Kecamatan Gunung Kijang tercatat 64 titik api dan Kecamatan Bintan Utara sebanyak 60 titik api.
Tantangan semakin besar jika melihat kondisi dinamika atmosfer terkini ditambah prediksi curah hujan dan prospek cuaca yang terus dipantau oleh BMKG. Bintan memiliki kerawanan tinggi karena luasnya lahan yang sebagian besarnya gambut serta faktor perubahan iklim.
Roby menyampaikan, selain penetapan dan kolaborasi lintas sektoral, ia meminta semua pihak untuk mengedepankan upaya pencegahan. Menurutnya, indikasi ‘tangan nakal’ dalam karhutla yang terjadi belakangan ini cukup kuat.
“Siapa saja yang melihat atau mengetahui tindakan pembakaran, jangan ragu dan takut untuk segera melaporkan. Ini tanggung jawab kita bersama dan memerlukan kerja sama kita semua,” ucap sang kepala daerah menegaskan.
Terkait kekeringan yang melanda hampir di seluruh kecamatan, PDAM Tirta Kepri yang mengelola 4 waduk di lokasi yang berbeda melaporkan kekeringan yang cukup ekstrem. Pihaknya masih berusaha untuk melakukan pembukaan tali air guna mengisi waduk yang menjadi sumber baku SPAM.
Lewat penetapan status Tanggap Darurat Bencana, terhitung hari ini hingga 14 hari ke depan, Pemerintah Kabupaten Bintan bersama seluruh instansi terkait akan melalukan tindakan-tindakan strategis baik mengenai karhutla maupun kekeringan.
Dirinya juga memerintahkan kepada seluruh OPD di Pemkab Bintan bergotong royong membantu masalah kekeringan yang menimpa warga Bintan.
Rekapan BMKB mencatat, kekeringan metereologis di pulau Bintan terjadi pada tahun 1997, 2010, 2014, 2015, 2019, 2020 dan saat ini tahun 2026. Kondisi kekeringan tahun ini bahkan dikatakan mirip dengan kondisi di tahun 1997 dan 2015 yang merupakan kondisi kekeringan terparah.
Berdasarkan letak geografis Bintan, normalnya curah hujan rendah memang dimulai pada Februari hingga Maret dan curah hujan akan kembali normal pada bulan April hingga Mei. Faktor cuaca ini yang menjadi penyebab utama menyusutnya volume air di waduk bahkan air tanah di sumur-sumur warga.
“Saya minta hari ini langsung dibagi OPD yang mana saja, bertanggung jawab di kecamatan mana saja. Disusun skema penyalurannya, termasuk camat dan lurah langsung di-update data warga terdampak. Kita kolaborasi dengan rekan-rekan Babinsa dan Bhabinkamtibmas serta lintas sektoral yang lain di lapangan,” tegas Roby.
Penyaluran air bersih nantinya dilakukan dengan memanfaatkan sarana prasarana yang dimiliki maupun dukungan dari pihak luar termasuk swasta.
“Kita masih punya sumber air yang lain selain yang di PDAM. Manfaatkan semua potensi dan kekuatan yang ada, ini langkah jangka pendek yang harus segera dilakukan, timpalnya.
Data BPBD Bintan menyebutkan, hingga hari ini setidaknya 24.479 KK terdampak dan kesulitan mendapatkan air bersih. Data tersebut merata di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Mantang dan Kecamatan Tambelan yang masih dapat diatasi. (oxy)
