PEKANBARU,SIJORITODAY.com – Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat upaya percepatan penurunan angka stunting melalui intervensi gizi yang menyasar ibu hamil dan balita. Namun, akurasi data penerima manfaat masih menjadi salah satu tantangan dalam memastikan program penanganan stunting berjalan efektif dan tepat sasaran.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Riau, Zulkifli mengatakan, prevalensi stunting di Riau saat ini tercatat sebesar 20,1 persen. Sementara itu, dukungan bantuan pemberian makanan tambahan yang dialokasikan pemerintah daerah saat ini telah terbatas.
“Angka prevalensi stunting di Riau kami saat ini berada di angka 20,1 persen. Sementara itu, alokasi bantuan pemberian makanan tambahan dari kami saat ini sudah terbatas untuk sasaran ibu hamil dan balita,” ujar Kepala Dinkes Riau Zulkifli di Kantor Gubernur Riau, Jumat (6/11/2026).
Ia menjelaskan, target cakupan sasaran intervensi gizi di Riau terdiri atas sekitar 121.000 ibu hamil dan 390.000 balita.
Dari kelompok tersebut, potensi ibu hamil yang masuk dalam kategori berisiko juga membutuhkan perhatian khusus melalui intervensi yang terukur.
“Target sasaran ibu hamil di daerah kami mencapai 121.000 orang dan balita sebanyak 390.000 orang. Di mana potensi ibu hamil yang masuk dalam kelompok sasaran berisiko tercatat sekitar 200.000 orang,” jelasnya.
Diungkapkan, besarnya jumlah kelompok sasaran tersebut membutuhkan dukungan pendataan yang akurat dan terintegrasi.
Hal ini penting agar setiap bentuk intervensi yang diberikan pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan, terutama kelompok dengan risiko stunting.
Namun, dalam pelaksanaannya, Dinkes Riau masih menghadapi kendala untuk memperbarui data riil penerima manfaat di lapangan.
Salah satu persoalan yang dihadapi adalah belum tersedianya data dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi pelaksana program pemberian makanan bergizi.
“Saat ini, kami menghadapi kendala dalam mengupdate data riil di lapangan secara akurat, karena belum mendapatkan data pada kawan-kawan SPPG yang mengeksekusi pemberian gizi,” ungkapnya.
Ia menerangkan, ketersediaan data dari SPPG menjadi bagian penting dalam mengukur efektivitas intervensi gizi yang telah berjalan.
Terlebih, program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki keterkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok yang membutuhkan perhatian lebih.
“Padahal, intervensi spesifik stunting sangat bergantung dengan keakuratan data ini, mengingat program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan dampak yang signifikan terhadap percepatan penurunan stunting,” terangnya.
Karena itu, Zulkifli menilai diperlukan koordinasi dan kerja sama lintas sektor untuk menyatukan data sasaran antara Dinkes dan pihak SPPG.
Sinkronisasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penerima manfaat, cakupan intervensi, serta kebutuhan gizi masyarakat di setiap wilayah.
“Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan adanya pencocokan dan sinkronisasi data ke depan. Agar strategi penurunan stunting yang kita jalankan dapat tepat sasaran dan memberikan hasil yang optimal,” harapnya.
Penulis: Superleni
Editor: Nuel
