PEKANBARU,SIJORITODAY.com – Perlindungan perempuan dan anak tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan kebijakan serta kolaborasi antarlembaga.
Sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan lembaga peradilan dinilai menjadi kunci untuk membangun sistem perlindungan yang komprehensif dan berkelanjutan di Provinsi Riau.
Kepala Pengadilan Tinggi Agama (KPTA) Pekanbaru, Sutomo mengatakan, keterlibatan tiga unsur penyelenggara pemerintahan tersebut sangat penting, terutama dalam memperkuat kebijakan perlindungan perempuan dan anak.
Salah satu langkah yang didorong adalah penguatan regulasi melalui penyusunan rancangan peraturan daerah (Ranperda).
“Sinergitas antara unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif merupakan bagian penting dalam membangun sistem perlindungan yang komprehensif dan berkelanjutan. Dukungan dan peran legislatif dalam mendorong penguatan kebijakan perlindungan anak di Riau sangat penting dalam perkembangan penyusunan rancangan peraturan daerah,” ujar Sutomo di Gedung Daerah Balai Serindit, Selasa (10/11/2026).
Dijelaskan, penguatan regulasi tersebut merupakan langkah strategis untuk memberikan landasan kebijakan sekaligus pedoman pelaksanaan yang lebih terarah bagi pemerintah daerah. Dengan demikian, program perlindungan perempuan dan anak dapat dijalankan sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
“Kami memandang hal tersebut sebagai langkah strategis untuk memberikan landasan kebijakan dan pedoman pelaksanaan yang lebih terarah bagi daerah dalam menjalankan program perlindungan perempuan dan anak sesuai kewenangannya,” jelasnya.
Diungkapkan, gagasan penguatan regulasi tersebut dapat ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama antara pihak-pihak terkait. Namun, proses penyusunannya tetap harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta batas kewenangan masing-masing lembaga agar kebijakan yang dihasilkan memiliki landasan hukum yang kuat.
Ia menegaskan, nota kesepahaman antara Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi Riau bukan sekadar kegiatan administratif ataupun seremoni antarlembaga.
Lebih dari itu, kesepakatan tersebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan perempuan dan anak mendapatkan perlindungan hukum serta pemenuhan hak-haknya.
“Nota kesepahaman pada hari ini bukanlah sekadar kegiatan administrasi atau seremonial antarlembaga, melainkan wujud komitmen bersama dalam memastikan perempuan dan anak memperoleh perlindungan hukum serta pemenuhan hak-haknya,” ungkapnya.
Ia menerangkan, persoalan perkawinan di bawah umur, perceraian, sengketa hak asuh, hingga pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian memiliki persoalan yang saling berkaitan.
Penanganannya tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga berdampak terhadap kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, hingga kemanusiaan.
Dalam hal ini, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan berbagai perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun, penyelesaian perkara melalui putusan pengadilan tidak selalu mampu menjawab seluruh persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat setelah proses hukum selesai.
“Namun, putusan pengadilan tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan sosial dan ekonomi yang timbul sesudahnya. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas antara lembaga peradilan dan pemerintah daerah,” ungkapnya.
Melalui nota kesepahaman tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru bersama Pemprov Riau berupaya mengoptimalkan peran dan kewenangan masing-masing.
Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat penanganan persoalan perempuan dan anak, mulai dari pencegahan perkawinan anak hingga pemenuhan hak-hak setelah perceraian.
Sutomo berharap kerja sama tersebut dapat ditindaklanjuti melalui program konkret dan penguatan kebijakan daerah.
Dengan dukungan eksekutif, legislatif, serta yudikatif, upaya perlindungan perempuan dan anak di Riau diharapkan tidak hanya kuat dari sisi regulasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Oleh karena itu, diperlukan sinergitas antara lembaga peradilan dan pemerintah daerah. Melalui nota kesepahaman ini, Pengadilan Tinggi Agama bersama Pemerintah Provinsi Riau berupaya mengoptimalkan peran dan kewenangan masing-masing demi memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.” pungkasnya.
Penulis: Superleni
Editor: Nuel
