KARIMUN,SIJORITODAY.com – DPRD Kabupaten Karimun menggelar Rapat Dengar Pendapat untuk Umum (RDPU) pembahasan terkait Fasilitas Umum (Fasum) Perumahan Balai City Garden, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing.
Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Karimun, Efrizal didampingi anggota Eri Januarddin dan Sumardi.
RDPU tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Perkim Karimun Muhammad Zulfan, Camat Tebing Khaidir, Lurah Kapling Andy Ahmad, Pengurus RT/RW dan perwakilan warga Perumahan Balai City Garden serta Dirut PT. Mulia Reality Batindo selaku pengembang.
Efrizal menyampaikan, rapat ini digelar sebagi tindak lanjut laporan resmi warga yang telah masuk sejak 13 Oktober 2026.
Selama 17 tahun, warga menanggung beban fasilitas umum yang terbengkalai. Jalan utama rusak parah, taman bermain anak tidak terawat, serta lahan dan rumah kosong dipenuhi semak belukar.
Warga juga menuntut kejelasan penyerahan aset fasilitas umum dari pengembang PT Mulia Reality Batindo kepada Pemerintah Daerah yang hingga kini belum jelas statusnya.
Dalam ruangan rapat dengar pendapat, ketegangan pun memuncak saat Direktur PT Mulia Realty Batindo, Kenly menyatakan perbaikan jalan bukan kewenangan pihaknya, melainkan tanggung jawab pemerintah daerah.
Pernyataan itu langsung memancing reaksi kemarahan warga yang mengikuti RDPU di DPRD Karimun.
Kemarahan semakin meledak ketika Dirut PT Multi Reality Batindo justru meminta agar iuran warga dialihkan dan ditarik langsung oleh pihak pengembang.
Sementara, iuran warga itu murni untuk biaya operasional pos jaga keamanan yang selama ini menjaga mengawasi lingkungan perumahan.
Efrizal pun menghimbau kepada semua pengembang perumahan di wilayah Kabupaten Karimun agat menaati aturan, menyiapkan kelengkapan fasilitas umum untuk kenyaman warga perumahan.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Karimun, Muhamad Zulfan menjelaskan, pihak pengembang sebenarnya sudah mengajukan penyerahan fasum pada tahun 2025, namun belum dapat diproses karena belum memenuhi syarat administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Sejak saya menjabat, diketahui developer bersangkutan memang sudah mengajukan penyerahan fasum pada tahun 2025. Namun hasil verifikasi menunjukkan beberapa kendala, yakni adanya tunggakan PBB, pemilik sertifikat atas nama Juskun tidak dapat dihubungi, dokumen kerja sama belum dilampirkan, serta IMB dan site plan belum lengkap,” terangnya.
Lebih lanjut ia menegaskan bahwa penyerahan Fasum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 dan seluruh persyaratan harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum dapat diserahkan ke pemerintah daerah.
Sementara, pihak pengembang PT. Multi Reality Batindo, Kenly memberikan penjelasan, pihaknya sebenarnya sudah berupaya mengurus penyerahan fasum sejak lama.
Sudah tiga kali menyurati Dinas Perkim di tahun 2023, 2025, dan 2026. Namun hingga saat ini belum ada jawaban resmi.
PT Mulia Realty Batindo menyepakati komitmen resmi untuk memperbaiki jalan utama perumahan sepanjang 300 meter. Dan akan menyampaikan jawaban resmi dan rincian teknis pengerjaan pada 16 November 2026.
Seluruh pekerjaan perbaikan jalan umum tersebut ditargetkan selesai selambat lambatnya pada 31 Desember 2026.
Sementara proses penyerahan fasilitas umum akan terus diupayakan dengan melengkapi persyaratan yang masih belum terpenuhi. (Advertorial)
Penulis: Sunar
Editor: Nuel
