
KARIMUN,SIJORITODAY.com – Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin meminta Pemprov Kepri mengkaji ulang besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 yang sebesar Rp4,2 juta.
Wahyu mengatakan, UMP itu belum mencerminkan tingginya biaya hidup terutama bagi pekerja yang tinggal di Kota Batam, Tanjungpinang, Kabupaten Bintan dan kawasan industri lainnya.
Menurutnya, penetapan upah minimum tidak boleh hanya berpatokan pada formula perhitungan administratif.
Pemerintah juga harus melihat kondisi nyata di lapangan, terutama kenaikan harga beras, minyak goreng, telur, ikan, daging, biaya transportasi, sewa tempat tinggal, pendidikan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.
“Jangan sampai upah naik secara angka, tetapi daya beli masyarakat justru semakin tertekan. Kita harus menghitung berapa sebenarnya biaya yang dibutuhkan seorang pekerja untuk hidup layak di Kepulauan Riau,” ungkap Wahyu.
Menurutnya, Kepri merupakan daerah dengan karakteristik wilayah kepulauan dan kawasan industri yang memiliki struktur biaya hidup tersendiri.
Harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi antarpulau menjadi faktor yang perlu diperhitungkan secara serius.
Wahyu juga mendorong agar pemerintah melibatkan unsur pekerja, pengusaha, dan pemerintah daerah dalam pembahasan upah secara terbuka dan berbasis data.
“Jangan hanya melihat kemampuan perusahaan, tetapi juga jangan mengabaikan kebutuhan hidup pekerja. Kesejahteraan buruh harus menjadi bagian dari pertimbangan pembangunan ekonomi daerah,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah melakukan evaluasi dengan menggunakan data kebutuhan hidup riil, sehingga kebijakan pengupahan tidak sekadar menghasilkan kenaikan nominal, tetapi benar-benar meningkatkan kesejahteraan dan daya beli pekerja di Kepri.
“Pekerja bukan hanya membutuhkan angka upah yang naik, tetapi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak,” terangnya.
Penulis: Sunar
Editor: Nuel






































