TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – Penimbunan Hutan Mangrove yang berada di Jalan RHF, kilometer 8 diduga dibekingi oleh oknum penguasa. Pasalnya, aksi pengerusakan hutan Mangrove itu pihak berwenang terkesan tutup mata.

Ketika sejumlah awak media mendatangi lokasi penimbunan, tidak ada satupun pekerja yang bersedia menjelaskan terkait izin penimbunan.

“Kami gak tau pak. Kami disini baru bekerja,”Ungkap pekerja kepada awak media, Kamis (21/09/2016).

Ditempat terpisah, Kepala BLH Kota Tanjungpinang Yuswandi yang dikonfirmasi melalui sambungan teleponnya, mengatakan bahwa penimbunan yang terjadi disekitar sungai jembatan kilometer 8 itu bukan merupakan hutan mangrove.

“Itu bukan hutan mangrove,”elak kepala BLH ini, sembari tidak bisa menjelaskan hutan apa yang ditimbun.

Yuswandi melanjutkan, izin yang dikeluarkan oleh BLH berdasarkan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota dan pengawasan pembangunan.

“Kita keluarkan ijinnya, berdasarkan rekomendasi Dinas Tata Kota, itu untuk wilayah pemukiman,”sebutnya.

Sementara Kepala Distako dan pengawasan pembangunan Efiyar “meradang” ketika disebut pihaknya mengeluarkan rekomendasi untuk dikeluarkan izin itu.

“Rekomendasi apa, siapa yang sebut kita keluarkan rekomendasi. Kita tidak pernah keluarkan rekomendasi itu. Itu tidak benar,”ungkap Efiyar dengan tegas.

Lebih lanjut Efiyar menjelaskan bahwa yang dikeluarkan oleh pihaknya hanyalah informasi, dimana informasi itu ada dua, pertama adalah untuk pemukiman, dan hutan Mangrove.

“Kalau informasi yang kita berikan, untuk di depan kedai buah itu hutan mangrove, jadi jangan disebut kita berikan rekomendasi,”ungkap Efiyar kembali.

Kalau sesuai dengan aturan, kata Efiyar, penimbunan tersebut , tidak dibenarkan, mengingat jarak dengan bibir sungai itu minimal 150 meter.

“Tidak dibenarkan, karna penimbunan itu minimal jaraknya 150 meter,”bebernya.

 

Penulis : Eb

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here