TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com -Lembaga yang mengaku bisa melunasi Hutang Masyarakat kepada perbankan,yakni UN-SWISSINDO yang berlokasi di KM. 4 tepatnya didepan swalayan Suryadi, ternyata menggunakan lambang negara, yakni burung Garuda dalam stempel surat menyuratnya, Kamis (10/11/2016).

Berdasarkan dokument yang ditelusuri SIJORITODAY.com, ditemukan salah satu surat yang dikeluarkan oleh UN-SWISSINDO, yang ditujukan kepada Kapolri, Kapolda, Kapolres dan Kapolsek seluruh indonesia, ternyata menggunakan stempel burung Garuda, tertanggal 16 Mei 2016.

Sementara Seketaris Daerah Kota Tanjungpinang, Riono mengaku belum mengetahui keberadaan lembaga tersebut.

“Saya belum tau detilnya. Tapi  kalau keberadaannya memberikan kebaikan untuk masyarakat saya sangat mendukung,”Ungkapnya.

Namun ketika disinggung bawa OJK maupun BI telah menyampaikan bahwa lembaga tersebut ilegal dan bagaimana pemerintah melihat apakah ada badan hukumnya, Riono akan memerintahkan SKPD terkait untuk melakukan Kroscek.

“Baik nanti saya minta SKPD terkait untuk melakukan pengecekan,”ungkap Riono melalui pesan singkatnya.

Terkait dengan ini, Ketua Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang Maskur Tilawahyu belum mau berbicara banyak, mengingat persoalan tersebut merupakan domain komisi II.

“Saya baru dapat informasi. Nanti akan saya sampaikan ke komisi II tentang masalah ini, karna komisi II bidang keuangan,”Ungkapnya singkat.

Sementara terkait dengan surat dari UN-SWISSINDO yang ditujukan kepada Kapolri, Kapolda, Kapolres, dan Kapolsek seluruh indonesia, Maskur mengatakan pihak Polres harus turun tangan terkait persoalan tersebut.

“Jika memang ada dokument seperti itu, Maka kita minta kapolres pak joko untuk ambil sikap,”Ungkap Politisi Demokrat ini

Selain itu, maskur menambahkan Pihak Bank Indonesia maupun OJK, bisa mengambil langkah tegas terhadap lembaga tersebut.

“Harusnya OJK dan BI ambil tindakan tegas, tindakan hukum, karna mereka punya kewenangan untuk lalukan itu,”katanya.

Terpisah, Kepala Gubernur Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri Gusti Eka Putra mengatakan telah berkordinasi dengan Polda Kepri.

“Kita telah kordinasi dengan Polda terkait persoalan itu. Kita tunggu aja,”Ungkapnya.

Ditambahkannya, apa yang dilakukan oleh UN-SWISSINDO tidak masuk akal, untuk itu kepada seluruh bank yang berada di Tanjungpinang-Bintan untuk segera menyadarkan para nasabahnya.

“Hati-hati, para nasabah itu di ikat dalam hukum perjanjian, akan ada konsekuensi hukum, jika berlindung dibalik UN-SWISSINDO, maka dari itu, jangan mau di iming-imingi oleh lembaga yang tidak jelas itu,”Ungkap Gusti.

Sementara itu, Indra Jaya Sekjen LSM Lidik Kepri ketika dimintai tanggapannya juga menegaskan kepada pemerintah Daerah, harus segera menyikapi keberadaan lembaga yang bisa melunasi hutang rakyat didunia perbankan tesebut.

“Pemda, harus segera menyikapi kehadiran UN-SWISSINDO tersebut. Mengingat pemerintah lah yang bisa menjelaskan apakah keberadaan UN-SWISSINDO tersebut legal atau ilegal.”Ungkap Indra.

Terkait salah satu dokument UN-SWISSINDO yang menggunakan stempel simbol negara, Sekjen LSM Lidik berpendapat bahwa tidak boleh ada lembaga diluar negara yang asal-asal menggunakan lambang negara.

“Setahu saya, yang boleh menggunakan lambang Negara, adalah Lembaga negara. Pertanyaannya adalah, apakah UN-SWISSINDO adalah lembaga Negara?.”Ungkapnya.

“Untuk itu segera pemerintah Daerah menjelaskan kepada Masyarakat, terkait keberadaan lembaga tersebut, agar tidak ada kesimpang siuran informasi, atau keresahan ditengah masyarakat,”tambah Indra jaya.

 

 

Penulis :eb

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here