TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – Gubernur Kepulauan Riau, H Nurdin Basirun melakukan rapat koordinasi bersama Bupati dan Walikota se-Kepri untuk menentukan skala prioritas pemerintah dalam pembangunan daerah pada tahun anggaran 2017 mendatang.  Skala prioritas ini guna menyiasati defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masih akan berlangsung sepanjang 2017 nanti.

Gubernur dalam pertemuan Selasa (15/11) di Gedung Graha Kepri tersebut didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kepri TS. Arif Fadillah dan Kepala Bappeda Kepri Naharuddin. Tampak hadir Bupati Kabupaten Karimun Aunur Rafik, Bupati Natuna Hamid Rizal, Bupati Anambas Abdul Haris, Bupati Lingga Alias Wello, Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam, Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad, dan Sekda Tanjungpinang Riono.

Membuka pertemuan, Nurdin mengajak Bupati/Walikota untuk memaksimalkan pengunaan dana pembangunan dalam masa krisis ini dengan menggunakan sistem elektronik. Nurdin juga meminta Bupati/Walikota untuk mentaati aturan hukum dalam penggunaan dana dan selalu berkoordinasi dengan pihak kejaksaan apabila ada keraguan.

Nurdin menegaskan untuk skala prioritas yang dimaksud yakni pembangunan  didasarkan pada kepentingan, kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa catatan yang disampaikan  Nurdin sebelum para Bupati/Walikota memaparkan skala prioritas pembangunan daerah mereka yakni  mengajak Bupati/Walikota bersama-sama memikirkan ikon Ibu Kota Prov Kepri, mempersiapkan Kabupaten Bintan sebagai tempat ekspansi para pengusaha dari Batam, mendorong realisasi pelaksanaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bintan, mencari solusi kapal pengangkut sembako ke Natuna agar tidak tergantung cuaca, realisasi program 4000 ha sawah di Lingga, menyekolahkan anak-anak ekonomi lemah, Pembangunan Sekolah Pelayaran di Bintan tahun 2017 nanti, pembangunan infrastruktur anggaran Provinsi di Kabupaten/Kota.

“Mari kita maksimalkan kemampuan yang ada untuk mencapai skala prioritas kita,” ajak Nurdin.

Pemaparan skala prioritas Kabupaten/Kota diawali dari Kabupaten Bintan. Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam menyebutkan bahwa Bintan butuh RTRW ( Rencana Tata Ruang Wilayah) baru yang disesuaikan dengan  rencana KEK Bintan dan sifatnya sangat mendesak supaya bisa memberikan kepastian kepada pengusaha untuk berinvestasi. Bintan juga minta dilanjutkan pembangunan jalan darat lintas timur,  pembangunan  pelabuhan kargo di Tanjung Uban, pemenuhan kebutuhan listrik di pulau-pulau yang masih menggunakan genset.

“Persoalan sosial masyarakat sejauh ini aman. Begitu juga dengan hubungan antar umat beragama,” ungkap Dalmasyri.

Sementara Bupati Kabupaten Lingga, Alias Wello mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapi Lingga terkait pencanangan pemerintah pusat menjadikan Lingga sebagai sentra pertanian dengan membuat sawah sebanyak 4000 ha. Diantaranya kekurangan alat berat sehingga memperlambat mencetak kapling-kapling untuk sawah, pergudangan, pelabuhan,  transportasi angkut, pembebasan tanah karena adanya ratusan hektare tanah yang dikuasai satu orang, penerbitan galian C padahal sudah ada larangan, pembangunan pabrik pengolahan ikan, dan target Adipura untuk pembenahan kota.

“Kalau bisa Lingga juga ada KEK juga pak Gubernur. Apalagi seiring dengan target Lingga menjadi  holtikultura,” pinta Alias Wello.

Untuk skala prioritas Kabupaten Anambas, Bupati Abdul Harris menyebutkan penyediaan air bersih,  listrik, konektivitas dan telekomunikasi. Pembangunan kantor pemerintahan, pembenahan Bandara Letung, pengembangan ikan keramba Napoleon.

Sedang untuk pengembangan pariwisata saat ini masih ada kendala yakni  terbentur hutan produksi. Padahal Anambas ditetapkan pemerintah pusat sebagai  pintu masuk dan keluar nya yacht.

Dari Kota Batam, Wakil Walikota Amsakar Achmad  memaparkan pentingnya digesa pembangunan jalan provinsi, listrik pedesaan, dan sharing dana untuk pelaksanaan Batam sebagai  tuan rumah STQ 2017, juga meminta dukungan Pemprov untuk DPCLS  (Daerah Penting Cakupan Luas dan Strategis) karena kalau tak diselesaikan bisa menghambat pembangunan, penyusunan aturan zonasi wilayah pesisir sehingga reklamasi tidak sembarangan dilakukan.

Untuk Kabupaten Karimun, Bupati Aunur Rafiq menyampaikan beberapa skala prioritas daerahnya, yakni konektivitas antar pulau untuk menunjang aktivits ekonomi, memperjuangkan DAK dan DAU ke pusat agar tidak dipotong bersama Gubernur dan Bupati Walikota se-Kepri, realisasi pembangunan jalan provinsi, pembangunan Bandara Sei Bati Raja Haji Abdulllah, pengembangan kawasan pelabuhan coastal area, dan revisi tata ruang.

Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Riono menyampaikan skala priotitas untuk tahun 2017 merehab dermaga, perluasan Balai Adat Penyengat, pembenahan tempat parkir becak dan motor,  pembuatan rambu-rambu di Penyengat, penuntasan masalah sampah Penyengat, sarana umum di desrinasi wisata, realisasi kawasan FTZ, mengaktifkan kembali program raskin dan penanganan banjir.

“Kawasan stadion Sulaiman yang harus kami benahi terlebih dulu karena sifatnya mendesak,” ungkap Riono.

Sementara dari Kabupaten Natuna, Bupati Hamid Rizal memaparkan bahwa Natuna fokus pada tujuh skala prioritas yakni kawasan strategis Natuna Ranai, Buton industri galangan kapal, kawasan pariwisata Batu Kasang, agropolitan Kalarik, I’m pembangunan persawahan, Minapolitan.  Sedang di sektor pariwisata Natuna sebagai tempat penyelenggaraan event-event  pariwisata nasional.

“Kami minta agar Pemprov dan pusat bisa mendorong upaya-upaya realisasinya agar makin cepat,” pinta Hamid.

Menutup pertemuan tersebut, Nurdin meminta Kepala Bappeda Kabupaten/Kota untuk saling berkoordinasi satu sama lain sehingga program terintegrasi secara menyeluruh dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota. (Red

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here