Suasana sidang

TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – Berlansungnya rapat paripurna DPRD Kota Tanjungpinang dengan agenda penyampaian Pandangan Umum (Pandum) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kota Tanjungpinang 2017, Rabu (14/12) siang di Gedung DPRD Kota Tanjungpinang.

Dari Fraksi Demokrat Plus menyampaikan 11 poin Pandum tentang Ranperda tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Fraksi Demokrat Plus Maskur Tilawahyu.

“Kami dari Fraksi Partai Demokrat Plus DPRD Kota Tanjungpinang sudah menyampaikan Pandangan Umum Fraksi sebanyak 11 poin yang di rangkum,” katanya.

Adapun 11 poin tersebut yang diperoleh SIJORITODAY.com sebagai berikut:

1. Demokrat Plus mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Tanjungpinang di bawah kepemimpinan Saudara Wali Kota-Wakil Wali Kota yang telah memasuki tahun keempat pelaksanaan ABPD. Tentu sudah banyak usaha yang telah dilakukan untuk pembangunan di Kota Tanjungpinang.

APBD Tahun 2017 ini adalah pelaksanaan APBD terakhir dalam periode lima tahun kepemimpinan Saudara Wali Kota-Wakil Wali Kota. Kami melihat bahwa memasuki APBD di tahun terakhir ini, masih banyak aspirasi-aspirasi masyarakat yang belum tersentuh dengan sempurna.

Misalnya di sektor pendidikan, Tanjungpinang masih kekurangan RKB. Pemerintah Kota Tanjungpinang baru membangun sejumlah kecil dari RKB yang dibutuhkan. Sampai pertengahan tahun 2016 ini, berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, masih kekurangan 110 RKB untuk jenjuang pendidikan SD dan 19 RKB untuk jenjang pendidikan SMP.

“Sehingga jangankan untuk peningkatan kualitas mutu pendidikan, tapi untuk peningkatan sarana pendidikan saja, kita melihat pemerintahan ini belum mampu mewujudkan sepenuhnya harapan masyarakat. Karena itu dalam penyusunan APBD di tahun terakhir dari periode lima tahun ini, kebijakan pengganggaran kami harapkan dapat difokuskan untuk peningkatan sarana pendidikan,” jelas Maskur.

2. Dalam bidang perekonomian, Fraksi Demokrat Plus juga mencatat bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang belum berhasil mengendalikan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, tingkat inflasi di Kota Tanjungpinang periode Januari hingga November 2016 ini mencapai 2,84 persen.

Angka ini berada di atas rata-rata inflasi nasional periode yang sama, yakni hanya 2,59 persen. Salah satu efek inflasi yang tinggi di Kota Tanjungpinang ini menyebabkan daya beli masyarakat yang semakin melemah. Hal ini berpotensi memicu munculnya angka kemiskinan baru di Kota Tanjungpinang.

“Kita melihat belum ada upaya riil untuk langsung membantu masyarakat yang mengalami pelemahan daya beli. Kondisi sebagian besar masyarakat Tanjungpinang yang memiliki pendapatan pas-pasan akhirnya hanya sekadar bertahan untuk tidak jatuh ke dalam kategori keluarga miskin. Karena itu kita berharap APBD 2017 ini difokuskan untuk membuat program-program yang menyentuh pada penguatan daya beli masyarakat dan bisa langsung dinikmati saat ini,” ucap Maskur.

3. Demokrat Plus mengapresiasi alokasi dana DAK untuk infrastruktur jalan di Kota Tanjungpinang yang cukup besar pada tahun ini. Sehingga proses overlay sejumlah ruas jalan di Kota Tanjungpinang sudah dilakukan. Namun satu hal yang disayangkan, di tengah proses overlay aspal jalan tersebut, ternyata ada sejumlah ruas jalan yang belum diaspal di Kota Tanjungpinang. Padahal aspirasi pengaspalan tersebut sudah diminta sejak beberapa tahun lalu oleh warga sekitar.

“Karena itu, di APBD tahun terakhir ini, kita berharap dilakukan perencanaan yang serius, sehingga dapat mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat terkait permintaan pengaspalan jalan di kawasan pemukiman mereka. Mengingat status Tanjungpinang sebagai ibu kota Provinsi Kepri, tentu akan membuat kita malu apabila masih ada ruas jalan yang belum terseminisasi, ter-paving block, dan teraspal,” terang Maskur.

4. Mengingat APBD 2017 ini merupakan tahun terakhir dari periode lima tahun anggaran, maka sudah tidak dibenarkan lagi untuk menyusun penganggaran secara bertahap. Semua pekerjaan yang direncanakan harus tuntas dalam satu tahun anggaran ini.

“Karena itu kita berharap jangan ada lagi beban kerja yang akan menimbulkan beban hutang pada periode penganggaran tahun selanjutnya,” ungkap Maskur.

5. Demokrat Plus berharap kerangka berpikir utama dalam penyusunan APBD 2017 ini harus didasari oleh upaya-upaya untuk membuat program-program peningkatan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan stabilisasi harga.

“Tiga hal ini sangat diperlukan oleh Kota Tanjungpinang dalam upaya untuk mewujudkan misi kelima dari delapan misi Wali Kota Tanjungpinang periode 2013-2018, sebagaimana yang telah dituangkan dalam RPJMD Kota Tanjungpinang 2013-2018,” katanya.

6. Berdasarkan data Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Tanjungpinang, sampai pertengahan tahun 2016 ini, angka pengangguran di Kota Tanjungpinang mencapai sekitar 7.815 orang. Tentu Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam perencanaan kebijakan anggaran perlu memasukkan kondisi ini sebagai titik fokus utama.

“Kebijakan penganggaran harus mampu diarahkan untuk meminimalisir angka pengangguran di Kota Tanjungpinang,” terangnya lagi.

7. Terkait dengan aspek pelayanan kepada masyarakat dalam bidang penyediaan air bersih bagi warga Kota Tanjungpinang, Fraksi Partai Demokrat Plus melihat bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang belum maksimal.

Berdasarkan data jumlah sambungan baru pelanggan air bersih, selama periode 2013 hingga Agustus 2016 ini, hanya terjadi penambahan 657 pelanggan baru saja. Berdasarkan data PDAM Tirta Kepri dan BPS Provinsi Kepri, pada tahun 2013 jumlah pelangan PDAM Tirta Kepri 15.095. Dan sampai dengan Agustus 2016 ini, jumlahnya hanya meningkat menjadi 15.752.

“Kondisi ini juga tidak terlalu menggembirakan mengingat di sejumlah kawasan, pelanggan baru mendapatkan suplai air bersih setiap dua hingga empat hari sekali. Meski pengelola air bersih adalah PDAM Tirta Kepri yang merupakan BUMD di tingkat provinsi, namun Pemerintah Kota Tanjungpinang tentunya harus lebih responsif mengingat wilayah pelayanan yang dikelola adalah di Kota Tanjungpinang,” jelasnya.

8. Kemudian menyambut tahun 2017 sebagai “tahun politik”, maka Fraksi Partai Demokrat Plus berharap Kepala Daerah mampu berperan untuk mengayomi seluruh aspirasi masyarakat Tanjungpinang tanpa membeda-bedakan sikap dan pilihan politik mereka.

“Kepala Daerah harus mampu merumuskan kebijakan pembangunan dengan mengakomodir aspirasi dari seluruh kelompok serta tidak memihak kepada kelompok tertentu saja,” jelasnya.

9. Perjalanan empat tahun pelaksanaan kebijakan APBD di Kota Tanjungpinang tentunya diharapkan adalah bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Wali Kota Tanjungpinang 2013-2018. Tentu evaluasi terhadap tingkat keberhasilan capaian kinerja harus dilakukan.

Hal-hal yang belum dapat diwujudkan secara maksimal, dapat dituangkan kembali dalam kebijakan anggaran di APBD Tahun 2017 ini. Fraksi Partai Demokrat Plus memberikan catatan agar hendaknya pada penyusunan APBD 2017 ini, harus mampu mengurangi belanja infrastruktur yang belum bersentuhan dengan kepentingan masyarakat secara langsung.

“Prioritas pembangunan infrastruktur pada tahun ini seharusnya diarahkan untuk hal-hal yang mendesak, seperti penanggulangan masalah banjir,” kata Maskur.

10. Berkenaan dengan rencana Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk membangun gedung foodcourt senilai Rp 27 miliar, maka Fraksi Partai Demokrat Plus menilai hal tersebut bukanlah solusi yang bisa mengatasi kondisi perekonomian Tanjungpinang pada saat ini.

“Oleh karena itu, kami meminta saudara Wali Kota agar mempertimbangkan kembali rencana tersebut dan dapat menggantinya dengan kegiatan-kegiatan yang langsung bersentuhan dengan hajat hidup masyarakat kecil di Kota Tanjungpinang,” ujar Maskur.

11. Terkait dengan penyusunan SOTK baru, maka Demokrat Plus berharap Pemerintah Kota Tanjungpinang mampu menerapkan kebijakan “orang yang tepat untuk posisi yang tepat” (the right man on the right place).

“Penempatan orang seharusnya benar-benar sesuai dengan keahliannya. Kompetensi dan profesionalitas hendaknya dijadikan ukuran utama dalam pengangkatan pejabat baru, bukan karena kedekatan atau kepentingan politik. Yang harus kita catat adalah, Kota Tanjungpinang memiliki banyak potensi yang sampai saat ini belum digarap secara maksimal. Karena itulah, kita membutuhkan orang-orang terbaik di bidangnya dalam upaya mengelola seluruh potensi yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Tanjungpinang,” tutup Maskur.

 

Penulis: akok

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here