BINTAN, SIJORITODAY.com – – Pembukaan penerimaan tenaga Honorer yang di lakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan belum lama ini diduga sarat dengan nilai politis. Hal ini disampaikan oleh Gerakan Pemuda Gemilang (Gepeng).

“Betapa tidak, disamping tidak diatur dengan dasar hukum yang jelas, teknis penerimaan honorer tersebut juga dinilainya masih ‘abu-abu’,” ungkap Ketua Gepeng Sadiq, Selasa (13/12).

Lanjut Sadiq, Jika mengacu kepada UU No 52 Tahun 2014 memang dijelaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Pimpinan daerah, boleh mengangkat tenaga pembantu  dengan sistem kontrak demi memudahkan pekerjaan di Pemerintahan.

“Namun, tenaga pembantu tersebut bukan Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau tenaga honorer lainnya. Melainkan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K),” meenurut Sadiq.

Hingga kini, sambung Sadiq, pengangkatan P3K tersebut belum didukung dengan Peraturan Pemerintah (PP). Pertanyaannya, dasar hukum Pemkab Bintan menerima pembukaan tenaga honorer secara umum itu apa? Sedangkan, tenaga honorer yang ada saat ini saja mau dikurangi. Nah, sekarang kok ada penerimaan.

“Hal tersebut, juga dibuktikan dengan tidak terteranya jumlah tenaga honorer yang diterima dalam perekrutan tersebut. Ditambah dengan, teknis administrasi yang terkesan buru-buru dan ujian dengan sistem manual,” sebut Sadiq.

Lebih jauh Shadiq menerangkan, Anggota DPRD Bintan juga disinyalir ‘macam ompong’, dan terkesan membiarkan kebijakan Pemkab Bintan. Padahal, sudah menjadi tugas DPRD mewakili rakyat guna mempertanyakan kebijakan yang terkesan ‘abu-abu’ tersebut.

“Kami juga menunggu tindakan dari DPRD terkait permasalahan ini. Namun, hingga kini belum ada kepastian,” beber Shadiq.

Untuk itu, Shadiq menegaskan, dirinya bersama rekan-rekan LSM lain, berencana akan berkonsolidasi membuat aksi unjuk rasa mempertanyakan kejelasan penerimaan tenaga honorer di Pemkab Bintan.

“Menurut saya kebijakan yang dibuat Pemkab Bintan dalam penerimaan tenaga honorer itu, sudah menyalahi aturan. Dan, terkesan memberikan harapan palsu terhadap ribuan pelamar jalur umum,”pungkasnya.

Sementara, hingga berita ini diturunkan pihak-pihak terkait belum berhasil dimintai keterangan nya.

 

Penulis: Akok

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here