BINTAN, SIJORITODAY.com – – Forum Lintas Pemuda Pulau Bintan (FLP2B), menyesalkan stetmen yang disampaikan Organsisasi Kepemudaan (OKP) Persatuan Pemuda Tempatan (Perpat) Kabupaten Bintan yang berencana melakukan Sweeping terhadap demonstran, yang melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Pemerintahan Kabupaten Bintan.
Baharudin Rahman, Juru bicara FLP2B menilai apa yang disampaikan oleh Perpat itu, bisa mengancam kerukunan masyarakat pulau Bintan atau Tanjungpinang-Bintan.
“Stetmen melarang warga luar Bintan, untuk melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Bintan sangat berbahaya. Mengingat hak untuk melakukan aksi unjuk rasa, dijamin oleh konstitusi.”Ungkapnya.
Lanjutnya, warga negara indonesia berhak melakukan aksi unjuk rasa, selagi aksi tersebut masih berada dalam kaidah-kaidah hukum.
“Kalau penyampaian aspirasi berada pada kaidah-kaidah hukum, maka tidak ada seseorangpun yang dapat menghalangi, termasuk Perpat itu sendiri,”Ungkap Baharudin.
Baharudin menilai, opini yang disampaikan oleh perpat Kabupaten Bintan, disalah satu media masa, yang berencana melakukan sweeping terhadap pendemo menentang kebijakan evaluasi Bupati terhadap pegawai tidak tetap dibintan, bisa menimbulkan konflik sosial.
“Mari kita menyikapi setiap persoalan itu dengan bijaksana, jangan lah bereaksi secara berlebihan. Justru wacana sweeping itu sendiri merupakan pelanggaran hukum. Kalau aksi unjuk rasa itu melanggar hukum, makan yang berhak untuk bertindak adalah kepolisian, apakah teman-teman itu melakukan pelanggaran hukum,?. Kan tidak,”Ungkapnya.
Sementara M.Auliansyah Direktur Regalia Institute menilai sikap kelompok seperti itu mereduksi demokrasi, bahkan kontraproduktif terhadap pembangunan daerah.
“Ditengah konsolidasi demokrasi yang semakin baik, harusnya penghargaan terhadap kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat dimuka umum semakin baik pula. Kita sudah punya contoh besar diakhir tahun kemaren lewat kasus Ahok. Betapa pun perbedaan pandangan yang tajam , namun kedewasaan berdemokrasi tidak kalah.”Ungkapnya.
Lanjut Auliansyah ancaman- ancaman yang dilakukan baik mayoritas maupun minoritas,kedewasaan ini menggambarkan kualitas seseorang.
“Sangat di sayangkan sekali, kalau hanya karena status administrasi daerah,ancaman seperti itu di jadikan manuver mendukung kebijakan politik.”Ungkapnya
Sementara Korlap Himpunan Mahasiswa Kabupaten Bintann Muh Sidik mengatakan apresiasi kepada pihak kepolisian Polres Bintann yang telah memberikan pengamanan yang luar biasa, sehingga tidak ada terjadi kontak fisik dengan kelompok Perpat.
“Kami aksi udah sesuai dengan rambu-rambu hukum. Sehingga penyampaian aspirasi menolak kebijakan evaluasi honorer Bupati Bintan berjalan dengan tertib.”Ungkap Sidik.
Terkait wacana Perpat yang berencana Sweeping pendemo, Sidik tidak ingin berkomentar.
“Kami telah melayangkan surat pemberitahuan kepada Kepolisian, dan kita jamin upaya perlindingan dari kepolisian itu ada, dan memang luar biasa Polres Bintan memberikan pengamanan kepada kami, kami apresiasi sekali,”Ungkapnya.
Disinggung mengenai wacana Perpat yang berencana menghadangnya, sidik mengaku tidak tahu.
“Kalau wacana sweeping kita gak tahu, memang ada massa Perpat di TKP, tapi gak sampai terjadi sweeping. Itu mereka melakukan aksi pro kebijakan Bupati Bintan. Ya, syah-syah saja mereka melakukan aksi itu,”Pintanya.
Sidik menjelaskan aksi unjuk rasa puluhan Mahasiswa, bersama pegawai honorer Bintan itu, merupakan upaya perjuangan dalam upaya mempertanyakan dasar-dasar yang diterapkan oleh Pemkab Bintan dalam melakukan evaluasi ratusan tenaga honerer yang selama ini mengabdi di daerah itu.
“Kami hanya mendampingi teman-teman yang terzolimi, dan mempertanyakan proses perekrutan ulang ini, yang kami anggap tidak transparan,”tutup sidik.
Penulis: Suaib
