LINGGA, SIJORITODAY.Com – – Setelah beberapa hari yang lalu ketua, sekretaris beserta 1 orang anggota Gerakan Peduli Suku Laut (GPSL) Lingga mendatangi Kantor Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Lingga. Hari ini, mereka kembali mendatangi Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Pemkab Lingga.

Sekretaris GPSL Lingga, Densy Diaz mengatakan, pertemuan kali kedua yang dilakukan GPSL Lingga bersama Bagian Kesra tersebut yakni membicarakan masalah keagamaan masyarakat suku laut yang ada di Kabupaten Lingga.

“Kami minta kepada bagian Kesra untuk menugaskan Da’i atau imam di daerah masyarakat suku laut. Karena masyarakat suku laut Lingga ini mayoritas beragama islam tetapi mereka masih buta sama sekali dengan pendidikan agama,” ungkapnya ketika pertemuan di ruang kerja Kabag Kesra Setda Lingga, Rabu (01/02).

Menanggapi hal tersebut, Kabag Kesra Setda Lingga, Akhmad Sukri mengatakan, permasalahan tersebut sudah menjadi masalah klasik yang sering di lalaikan.

Dengan demikian, kedepannya ia mengaku akan mencoba melakukan pendalaman dalam kegiatan Ahad Taqwa dan akan mengevaluasi masalah Taman Pembaca Alquran (TPA), Da’i Motivator, Da’i Daerah Terpencil dan Imam Masjid.

Selain itu, ia berjanji akan menempatkan 1 orang Da’i daerah terpencil di Selat Kongki pada tahun ini. Bahkan, beliau akan mengadakan rapat bersama Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Kemenag Kabupaten Lingga, Dinas Capil, Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga, Dinas PU, Baznas Kabupaten Lingga, MUI Kabupaten Lingga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lingga, KPPAD Kabupaten Lingga, Camat Senayang serta Aktivis atau Komunitas Yang Peduli Terhadap Suku Laut.

“Pertemuan yang akan dilangsungkan ini nantinya akan membahas semua permasalahan yang sangat penting untuk dikedepankan bagi masyarakat suku laut. Seperti masalah hak legalitas sipil mereka, pendidikan buat anak-anak, keagamaan mereka dan masalah pernikahan resmi mereka,” terangnya.

Sementara itu, ditempat sama, perwakilan Kemenag Lingga yang diwakili oleh Dharmansyahroni mengatakan, bahwa dirinya juga merasa risau dengan masalah legalitas resmi masyarakat suku laut.

Dengan demikian, ia berharap agar ada kerja sama dari Dinas Capil untuk memferivikasi ulang KTP masyarakat Suku Laut karena persyaratan untuk nikah secara negara harus memiliki KTP secara resmi. Pasalnya, selama ini mereka sebagian besar memang sudah memiliki KTP tapi agama yang tertera didalam KTP asal-asalan.

“Saya pernah turun ke salah satu pulau suku laut yang ada di Lingga ini. Saya bertanya kepada masyarakat agamanya apa mereka bilang agama mereka kristen tetapi di KTP mereka islam,” imbuhnya.

Penulis: Nondo/Rzi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here