BATAM, SIJORITODAY.com – – Dugaan awal BP Batam akan munculnya 200 ribu sertifikat HGB yang tak terekam di database tersebut terjadi akibat perpindahan lahan yang tak dilaporkan. Salah satunya ketika terjadi jual beli rumah dari pengembang perumahan (Developer) kepada konsumen.

Menurut Deputi III Bidang Pengelolaan Sarana Usaha BP Batam, Eko Santoso Budianto, dugaan kuat ada pengembang yang menjual rumah tanpa melakukan pecah PL terlebih dulu dan tak menguruskan Izin Peralihan Hak (IPH) seperti yang seharusnya dilakukan.

Terungkapnya 200 ribu sertifikat HGB yang tak tercatat ini mengakibatkan adanya pendapatan Negara yang hilang. Pasalnya, setiap pengurusan IPH dikenakan tariff 2,5% dari tarif sewa lahan. Jika tak pernah dilaporkan, potensi pendapatan dari IPH tersebut hilang.

“Saat ini kita belum mengetahui pasti berapa besar kerugian Negara, nanti akan kita cek,” kata Eko.

Hingga kini, terungkapnya 200 ribu sertifikat HGB yang tak terekam oleh BP Batam menuai polemik di masyarakat. Dimana dalam aturan yang jelas, pemilik lahan terakhir adalah pihak yang harus melunasi tunggakan kepada Negara tersebut.

 

Penulis : Putra

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here