BATAM, SIJORITODAY.com – – BP Batam akan menagih hutang kepada 200 ribu pemilik sertifikat HGB yang diterbitkan secara illegal. Hal ini pun tertuang dalam aturan, dimana pemilik lahan terakhir adalah pihak yang harus melunasi tunggakan kepada Negara tersebut .

Menurut Eko Santoso Budianto, Deputi III Bidang Pengelolaan Sarana Usaha BP Batam, dalam proses jual beli yang dilakukan, seharusnya semua persoalan termasuk mengenai tunggakan lahan dianggap sudah bersih dan diserahkan kepada pemegang hak yang baru. Jika pemilik lahan terakhir tak bersedia membayar kewajiban kepada Negara, BP Batam akan menyerahkannya kepada Kejaksaan Agung, Jaksa Muda Perdata Tata Usaha Negara (Jamdatun) akan turun tangan menyelesaikan masalah hutang-piutang tersebut.

“Pemilik lahan terakhir mau tak mau harus bayar kalau tak mau diserahkan ke Jamdatun. Daripada kita yang masuk karena kasus ini,” tegas Eko. Akibat dari terbongkarnya 200 ribu sertifikat HGB yang diterbitkan secara illegal, pengurusan IPH kerap terkendala. Saat ini pun BP Batam tengah menelusuri lagi riwayat lahan kebelakang.

Bagi warga yang ingin mengetahui apakah lahannya terdaftar atau tidak, saat ini bisa mendatangi PTSP BP Batam untuk mengecek secara langsung. Jika ternyata lahannya tidak terdaftar, Eko menghimbau agar segera mengurusnya di PTSP BP Batam agar dikemudian hari tak lagi menuai masalah dalam kasus lahan.

 

Penulis : Putra

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here