Deputi III BP Batam, Eko Santoso Budianto & Deputi V BP Batam, Gusmardi Bustami. Foto : putra 

BATAM, SIJORITODAY.com – Menyikapi kontorversi lahan, BP Batam kini bersikap dengan mengambil tindakan evaluasi kelanjutan terhadap para pemilik lahan terlantar di Batam.

Deputi III BP Batam, Eko Santoso Budianto memaparkan, saat ini ada 42 titik lahan yang belum memiliki Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Dalam perjalanannya, kekisruhan ini terkait dengan praktek mafia lahan, dimana banyak lahan hutan lindung maupun Daerah Penting Dalam Cakupan Luas Bernilai Strategis (DPCLBS) yang tidak boleh dialokasikan malah diberikan ke pengusaha oleh oknum pejabat BP Batam.

“Data terakhir kita terima ada 24 titik lahan masih dalam tahap sengketa. Dengan kata lain hal ini merupakan bagian konspirasi mafia lahan yang melibatkan oknum pejabat BP Batam yang memberikan Penetapan Lokasi (PL),” kata Eko saat konfrensi pers yang digelar di gedung Marketing Centre BP Batam, Selasa (14/03).

Eko pun menyebutkan hal ini merupakan warisan dari para pejabat BP Batam terdahulu, sehingga Penetapan Lokasi (PL) kepada berbagai pihak untuk satu atau dua titik lahan dengan koordinat yang saling tumpang tindih.

“Dalam menentukan siapa pemiliknya, harus ada yang mengalah dengan konsekuensi UWTO akan dikembalikan sesuai areal lahannya yang tumpang tindih,” jelas Eko.

Nantinya untuk Sembilan titik lahan terlantar yang direlokasikan, BP Batam akan menggunakan pencabutan berskala prioritas. Yang artinya, pemilik lahan terlantar harus menerima ketentuan lahannya akan dicabut. Namun akan diberikan prioritas untuk mengajukan kembali permohonan pengalokasian lahan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Penulis Putra

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here