JAKARTA, SIJORITODAY.com – – Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Thareqat Islam (AMTI) Provinsi Kepulauan Riau secara resmi telah melaporkan dugaan pelanggaran administrasi dan perilaku berupa Statment/ucapan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Arif Fadilah beberapa waktu yang lalu ke KASN dan Kementerian Dalam Negeri.

Selain melaporkan masalah tersebut, AMTI Kepri juga melaporkan terkait berbagai permasalahan yang telah terjadi di Provinsi Kepulauan Riau termasuk “bobroknya” tata kelolah di Pemerintahan Kepri.

“Secara resmi hari rabu (22/03) yang lalu, sudah langsung kami laporkan ke KASN. Selain melaporkan secara tertulis, kami juga melakukan audiensi dengan Dr. Anton Asisten Komisioner KASN terkait berbagai permasalahan di Pemerintahan Kepulauan Riau. Kami juga menyoroti soal penempatan dan pelantikan pejabat OPD Kepri yang selalu bermasalah. Bahkan, rekomendasi KASN terkait pembatalan beberapa pejabat di Pemprov Kepri yang sudah dilantik, karena tidak sesuai ketentuan yang berlaku wajib untuk dibatalkan. Pada Kamis/tanggal 23 maret, kami juga audiensi dan melaporkan permasalahan tersebut kepada Ibu Dra. Rahajeng Purwianti, M.Si selaku Plt. Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah (FKKPD) Kementerian Dalam Negeri RI. Kami telah melaporkan berbagai permasalahan yang terjadi di pemerintahan provinsi Kepulauan Riau saat ini,” ujar Baharuddin selaku Ketua AMTI Kepri yang juga koordinator Aliansi Pemerhati Perilaku ASN (APPA) Kepri, Jumat (24/03).

Agenda AMTI Kepri di Jakarta ternyata bukan hanya melaporkan dugaan Pelanggaran Administrasi dan Perilaku ASN, tetapi AMTI secara resmi juga melaporkan terkait dugaan pelanggaran terhadap ketentuan perundang undangan yang berlaku terkait proses pengajuan calon Wakil Gubernur Kepulauan Riau. 

“Tadi ini kami juga secara resmi melapor ke Ombudsman RI terkait dugaan MalAdministrasi yang terjadi dalam proses pengajuan calon wakil gubernur kepulauan riau. Sebagaimana amanah undang undang bahwa Gubernur tidak memiliki kewenangan untuk menverifikasi calon calon wakil gubernur yang sudah diajukan oleh Partai Pengusung. Dan faktanya memang ada 5 (lima) nama yg sudah diajukan oleh masing masing partai pengusung, lalu kenapa bisa jadi 2 ? Aturan mana yang memberikan kewenangan kepada gubernur untuk melakukan itu,” ucap Baharudin.

Mekanisme pengajuan calon wakil Gubernur Kepri ini, kata Baharudin, sudah salah dari awal dan bertentangan dengan ketentuan Undang-undang.

“Jadi kalau dipaksakan ya hasilnya akan ilegal dan cacat hukum. Seharusnya Gubernur itu kembalikan semua SK Rekomendasi Partai Pengusung dengan alasan itu melebihi yang ditentukan UU. Karena ini ranahnya Partai Pengusung, maka Partai Pengusung harus ada dokumen rekomendasi bersama partai pengusung mengajukan 2 (dua) nama, kemudian diserahkan kepada gubernur untuk kemudian diteruskan ke DPRD,” cetusnya.

Baharudin menambahkan, Laporan AMTI ke Ombudsman jelas meminta agar proses pengajuan calon wakil Gubernur Kepri yang sedang berlangsung agar di batalkan karena memang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

“Jangan dipaksakan kalau prosesnya saja sudah salah, maka hasilnya juga salah dan pasti berpotensi menimbulkan masalah hukum. Kepri butuh wakil gubernur tetapi harus tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Ombudsman RI sesuai kewenangannya akan melakukan pemeriksaan berkas laporan untuk kemudian di tindak lanjuti dengan memanggil pihak pihak terkait sebelum memberikan keputusan. Hasil rekomendasi Ombudsman bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan.

Penulis: Akok

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here