Ilustrasi Kursi Wagub Kepri Yang Menjadi Perbincangan

TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.Com – – Semakin dilema dan berlarutnya pencalonan posisi Wakil Gubernur Kepri saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Provinsi Kepri pun tidak tinggal diam. KPU Kepri melalui Ketuanya, Said Sirajudin pun membeberkan mekanisme dan solusi terbaik dalam proses pencalonan hingga penetapannya.

“Beberapa waktu terakhir ini, masalah pengisian jabatan Wakil Gubernur Kepri selalu menjadi pembicaraan ditengah masyarakat. Memang sejak ditinggalkan oleh DR.H.Nurdin Basirun,S.Sos, M.Si yang dilantik menjadi Gubernur Kepri menggantikan almarhum H.Muhammad Sani sejak Mei 2016 lalu, jabatan wakil gubernur hingga saat ini masih kosong,” ujar Said, Senin malam (27/3).

Sebagai penyelenggara Pemilu, tambah Said bahwa KPU Kepri berkewajiban menjelaskan kepada khalayak ramai tentang bagaimana sebenarnya prosedur atau mekanisme pengisian jabatan wakil gubernur ini, supaya tidak menimbulkan perdebatan yang tidak perlu ditengah masyarakat.

“Perlu kami sampaikan bahwa dasar hukum pengisian jabatan calon wakil gubernur ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dimana kepala daerah atau wakil kepala daerah berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan (pasal 78) maka pengisian jabatan wakil kepala daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah (pasal 89),” tegasnya.

Artinya dalam pengisian jabatan Wakil Gubernur, kita harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang.

Didalam undang-undang ini dijelaskan (pasal 176), dalam hal wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota berhenti, pengisian jabatan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dan DPRD kota, berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung.

“Di pasal ini (ayat 2) juga disebutkan, partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil gubernur, wakil bupati, wakil walikota kepada DPRD melalui gubernur, bupati atau walikota untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD,” jelasnya lagi.

Disini sudah sangat jelas yang berhak mengajukan calon adalah partai politik atau gabungan partai politik pengusung yang memenangkan pemilihan kepala daerah tahun 2015 yang lalu. Artinya dua orang calon wakil gubernur yang diusulkan oleh partai politik pengusung harus sama dan tidak bisa berbeda-beda.

“Setelah didapat dua calon yang disetujui oleh seluruh partai politik pengusung, baru diajukan ke DPRD melalui gubernur untuk dipilih dalam rapat pleno. Jadi tugas seorang gubernur disini hanya menyampaikan dua nama calon wakil gubernur yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik ke DPRD, bukan mengusulkan tapi sekali lagi hanya menyampaikan apa yang sudah diusulkan partai politik,” tambahnya.

Kalau sebelumnya di undang-undang nomor 32 Tahun 2004, memang pengusulan calon wakil gubernur ke DPRD menjadi wewenangnya seorang gubernur sebagaimana di pasal 35 ayat 2.

“Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud ayat I yang sisa jabatannya lebih dari 18 bulan, maka kepala daerah mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh rapat paripurna DPRD berdasarkan usulan partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah,” tegasnya lagi.

Lalu bagaimana tata cara pengusulan dan pengangkatan calon wakil gubernur sebagaimana yang dimaksud diatas?.

Dipertegas Said, di UU Nomor 10 Tahun 2016 pasal 176 ayat 5 disebutkan bahwa mekanismenya diatur didalam Peraturan Pemerintah (PP).

“Jadi bukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagaimana yang banyak difahami oleh masyarakat selama ini. Karena itulah dalam pengisian jabatan wakil gubernur ini, KPU Provinsi Kepri tidak punya wewenang, karena mekanisme pemilihannya dilakukan di DPRD Provinsi Kepri. Tapi sayangnya hingga saat ini Peraturan Pemerintah ini belum juga keluar,” katanya.

Untuk masukan dari KPU Kepri, lanjut Said, menurutnya hanya ada dua opsi, pertama menunggu Peraturan pemerintah turun atau DPRD Provinsi Kepri membentuk Panitia khusus (Pansus) yang akan menyusun Tata Tertib Pemilihan Wakil Gubernur Kepri sebagai turunan dari undang-undang ini.

Sementara ditempat terpisah, Baharuddin Rahman ketua umum DPD AMTI kepri menyampaikan bahwa pihaknya telah melaporkan kepada Mendagri bahkan melaporkan ke Ombudsman RI agar proses pengajuan calon Wakil Gubernur Kepri agar dibatalkan. Hal ini didasarkan pada pertentangan UU Nomor 10 tahun 2016 dalam mekanisme pengajuannya.

“Sebagaimana kita ketahui bahwa partai pengusung itu ada 5 partai dan masing masing justru mengajukan calon masing masing sehingga di akumulasikan menjadi 5 nama. Dan gubernur menerima semua rekomendasi tersebut. Tanpa ada rekomendasi kesepakatan bersama partai pengusung, kok gubernur langsung memutuskan menjadi 2 nama, dasarnya apa ? Sementara gubernur gak punya kewenangan untuk itu,” ujar Baharuddin.

Hal ini berdasarkan penolakan beberapa partai pengusung yang menolak nama Agus Wibowo karena nama tersebut hanya direkomendasikan oleh salah satu partai bukan seluruh partai.

“Gubernur ini sudah melampaui kewenangan, seharusnya SK SK Rekomendasi masing masing partai itu dikembalikan oleh gubernur kepada partai partai tersebut minta dijadikan 2 nama saja, baru gubernur terima dan serahkan ke DPRD. Inikan tidak, main terima semua baru di verifikasi secara sepihak menjadi 2 nama. Itu dah jelas bertentangan dengan ketentuan,” pungkasnya.

Oleh karena itu, lanjut Baharudin, gak ada alasan untuk pemilihan Wakil Gubernur Kepri bisa diteruskan dengan usulan 2 nama oleh gubernur tersebut.

“Harus dibatalkan dulu baru start dari awal lagi, karena ya memang seperti itu seharusnya. Dan hal inilah menjadi dasar kami melaporkan ke Kemendagri dan Ombudsman RI agar itu dibatalkan” tutup Baharudin.

Penulis: (Akok)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here