Ilustrasi ASN, foto: net

TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – Beberapa Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri mengecam Gubernur Kepri terkait adanya pemotongan tunjangan ASN.

Hal ini diutarakan Pejabat eselon IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri Sumantri Ardi. Dia kecewa terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Kedisiplinan Pegawai dengan sistem Finger Print (Mesin Absen, red).

“Jangan hanya staf saja yang melakukan Finger Print, pejabat eselon dua juga harus ikut Finger print, harus di imbangi dengan rewod, jika pegawai yang bekerja kelebihan jam kerja,” ungkapnya.

Sumantri menambahkan bagi pejabat yang tidak melakukan Finger Print harus dinyatakan Tidak Masuk Kerja (TMK), jika pegawai TMK nya sampai 5 hari semua tunjangan tidak dapat dibayarkan.

“Masalahnya adalah, ada yang melakukan Finger Print namun tidak masuk kedalam sistem, jadi di hitung Tak Masuk Kerja,” ujarnya.

Dikatakannya, sekarang ini banyak ASN menolak untuk dipangkas tunjangan dan uang makan karena tidak melakukan finger print. Padahal mereka mengklaim sedang melakukan dinas luar.

“Barusan ada kawan telpon tunjangannya di Potong semua, Kite ni menganut sistem berbasis kinerja, ¬†kalau ini yang digunakan. Maka berlaku pula Reward and Punishment (Hadiah dan hukuman), di daerah lain memperlakukan itu, tapi tidak semerta-merta memangkas hak-hak pegawainya,” kesalnya.

Meskipun jabatan yang menjadi taruhan, Sumantri dan beberapa Pejabat lainnya tidak akan gentar akan menggugat Gubernur Kepri ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Penulis: Akok

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here