Ilustrasi ASN, foto: net

TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – Salah satu Honorer Pemerintah Provinsi Kepri Uli menilai bahwa Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 6 tahun 2017 telah mengangkangi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang kedisiplinan pegawai yang ditanda tangani langsung Presiden Joko Widodo.

“Kami akan Surati presiden untuk membatalkan Peraturan Gubernur ini,” ujarnya.

Uli mengeluh sejak Tanggal mulai Terbitnya Pergub No 6 pada bulan Maret 2017 lalu hingga sekarang dirinya belum mendapatkan Gaji. Menurutnya, waktu yang di berikan atas kebijakan Gubernur Kepri ini tidak Efektif.

Sebagai orang lapangan yang bekerja di Pemerintah Provinsi Kepri, Uli terkadang tidak sempat untuk kembali ke kantor untuk melakukan Absensi pada sore harinya. Dia berharap Pergub tersebut dapat dicabut.

“Sampai saat ini belum ada kami terima Gaji karena Fringer Print ,kita juga tidak mengharapkan gaji besar. Dengan adanya Finger Print ini saya mesti mengejar waktu agar masuk lagi ke kantor, jadi kalau tidak sempat ke kantor untuk Finger Print itu saya terhitung tidak masuk. Terus kerja saya gimana diluar saya tinggalin, saya minta Pergub itu di cabut saja,” pinta Uli.

Ditempat yang terpisah, salah satu ASN Pemprov Kepri yang namanya tidak ingin disebut ini menjelaskan bahwa hasil rekapan Finger Print pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diserahkan kepada Badan Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kepri.

Kemudian Hasil rekapan tersebut diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangam Aset Daerah (BPKAD) Kepri.

“Kalau ada yang tidak Finger Print maka tunjangannya dipotong beberapa persen, kita tak bisa berbuat apa-apa lah, gaji dan tunjangan aja belum keluar,” jelasnya sambil mengeluh.

Penulis: Akok

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here