BINTAN, SIJORITODAY.Com – – Pasca Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan Sekda Kepri TS Arif Fadilah akan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh DPD AMTI Kepri, Gubernur Kepri ketika dikonfirmasi ternyata baru mengetahuinya bahwa dirinya bersama Sekda Kepri Akan dilaporkan.

Gubernur Kepri Nurdin Basirun akan mengikuti prosedur sesuai ketentuan Perundang undangan yang berlaku apabila itu terbukti terjadi kerugian negara pasca Pelantikan Pejabat pada Januari lalu.

“Saya baru tau, semua ada prosedurnya, negara kita ini negara hukum,” ucap Gubernur Kepri usai menghadiri acara Bakti Sosial Ikatan Keluarga Kijang Perantau (IKKP) Batam, Sabtu (15/04).

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPD AMTI Kepri Baharuddin Rahman menilai, pejabat pejabat yang telah dilantik oleh Gubernur kepri pada Januari yang lalu berpotensi melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sebab, pelantikan yang dilaksanakan tersebut merupakan produk dari proses yang cacat hukum.

DPD AMTI Kepri selain melaporkan dugaan maladministrasi ke Ombudsman terkait pelanggaran ketentuan perundang undangan dalam proses penempatan dan pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, DPD AMTI Kepri juga berencana akan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“InshaAllah kami juga akan mendatangi kantor KPK dan kami sedang mempersiapkan berkasnya,”tegasnya.

Penulis: Ambok

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here