Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Laode Ida, foto : Akok/Sijoritoday.com

TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – Gubernur Kepri Nurdin Basirun dalam waktu dekat bakal dipanggil oleh Ombudsman RI ke Jakarta terkait laporan dari DPD AMTI Kepri yang masuk ke Ombudsman RI pada pertengahan maret yang lalu.

Hal ini disampaikan oleh Komisioner Ombudsman RI Laode Ida ketika berada di Tanjungpinang pada senin 8 Mei 2017 dalam rangka melakukan pertemuan di kantor Gubernur Kepulauan Riau.

“Iya benar bahwa ada laporan yang masuk ke Ombudsman RI dari DPD AMTI Provinsi Kepulauan Riau dan saat ini sedang kita dalami,”  ujar Laode Ida kepada Sijoritoday.com usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Kepri yang di Wakili Sekda Kepri TS. Arif Fadilah.

Menurut Komisioner Ombudsman ini bahwa terkait laporan tersebut memang benar masuk ranah mal administrasi dan Ombudsman dalam hal ini akan mendalami dulu laporan tersebut dan melakukan pemanggilan kepada Gubernur Kepri.

“Minggu depan kami akan melakukan pemanggilan kepada Gubernur Kepri atas dugaan pelanggaran atas ketentuan perundang undangan yang berlaku sebagaimana substansi laporan tersebut. Kami juga sudah koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dalam hal rencana pemanggilan tersebut,” katanya.

Ketika disinggung apakah Proses Pelantikan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau beberapa waktu lalu dapat dibatalkan, Laode Ida menjelaskan pihaknya akan melakukan verivikasi terlebih dahulu baru dapat memutuskan.

“Kami akan Klarafikasi dulu dan jika memang benar ya tentunya harus dibatalkan, tunggu kita melakukan verivikasi baru dapat memutuskan,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui bahwa DPD AMTI Kepri yang di ketuai oleh Baharuddin Rahman pada bulan maret yang lalu melaporkan Gubernur Provinsi dan Sekretaris Daerah Kepulauan Riau ke Ombudsman RI. Adapun laporan tersebut telah dinyatakan layak untuk di teruskan dengan registrasi Nomor 0352/2017 dan Nomor 0353/2017 terkait dugaan Mal Administrasi dalam penempatan dan pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan dugaan mal administrasi dalam hal pengajuan calon Wakil Gubernur Kepri.

Selain itu, Komisioner Aparatur Sipil Negara (KASN) juga telah mengeluarkan rekomendasi yang menyatakan bahwa adanya pelanggaran terhadap proses pelantikan pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, namun sampai saat ini rekomendasi tersebut tidak kunjung dilaksanakan oleh Gubernur dan Sekretaris Daerah Kepulauan Riau.

Penulis: Akok

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here