Andi Cory Fatahudin, ketua GAPENSI Kepri di Gedung Kejaksaan Tinggi Kepri, Jum'at (2/6). Foto : beto

TANJUNGPINANG SIJORITODAY.com – – Ketua Gabungan Pelaksana Kontruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Kepulauan Riau, Andi Cori Fatahudin, Jumat (2/6) mendatanggi Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.

Kedatangan Ketua GAPENSI Kepri ke gedung Kejati tersebut sehubungan surat perintah Kejati Kepri Nomor : Print-172/N.10/Hkt.3/05/2017 tanggal 31 Mei 2017. Pada keterangan surat pemanggilan, Andi Cori Fatahudin dimintai keterangannya oleh pemeriksa Kejaksaan Tinggi.

Pemeriksaan dilakukan terkait tudingan ketua GAPENSI Kepri tentang adanya intervensi dan intimidasi oknum Jaksa pada proyek-proyek pemerintah daerah yang melalui LPSE/ULP pada Selasa (30/5) lalu.

Namun, Andi Cori Fatahudin meminta penundaan pemeriksaan dikarenakan pihak Kejati Kepri tidak menghadirkan semua oknum yang terkait. Rencananya pemeriksaan akan dilanjutkan pada Senin (5/6) mendatang.

“Setelah seluruh oknum terkait dipanggil dan dihadirkan baik itu kepala LPSE/ULP dan oknum Kejari yang mengintervensi dan mengintimidasi inisial A.N untuk dimintai keterangan terkait dua paket proyek dari Dinas Pendidikan baru pemeriksaan kita lanjutkan,” ujarnya.

Ketua GAPENSI Kepri tersebut merasa heran ada  oknum Jaksa turut bermain pada dua paket proyek skala kecil.

“Makanya saya heran jika ada oknum jaksa yang bermain proyek seperti ini,” cetusnya.

Sejumlah kontraktor yang tergabung dalam GAPENSI serta pengusaha pada Senin mendatang akan menyerahkan sejumlah bukti-bukti yang dimiliki pada pihak Kejati Kepulauan Riau.

“Saya akan sampaikan semuanya, bukti-buktinya saya akan bawa, bahwa ada oknum Jaksa yang bermain. Bila perlu kita akan lanjutkan menyurati Kejaksaan Agung/KEJAGUNG dan KPPU,” tambahnya.

Hingga saat ini jumlah perusahan yang tergabung GAPENSI tersisa hanya sebanayk 240 perusahaan. Terjadi penurunan sejak tahun 2014 sebanyak 1.000 perusahaan, tahun 2015 berkurang menjadi 800 perusahaan, kemudian pada tahun 2016 turun hanya 400 perusahaan yang mengurus SPO dan KTA.

“Hal tersebut dikarenakan efek dari banyaknya oknum-oknum pemain proyek, bahkan sejumlah kepala daerah dan anggota dewan juga ikut bermain proyek, saya punya bukti-buktinya,” tegasnya mengakhiri.

Penulis: Beto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here