TANJUNGPINANG SIJORITODAY.com— Kerja Sama ASEAN (KSA) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia (RI), Universitas Negeri Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) serta Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik (STISIPOL) akan segera mendirikan pusat studi ASEAN (PSA).
Memorandum of Understading (MoU)/Nota Kesepahaman ketiga pihak tentang kerja sama bidang pendidikan, penelitian pengkajian ilmiah serta pengabdian masyarakat. Nota Kesepahaman ditandatangani antara Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan UMRAH dan STISIPOL bertempat di gedung Auditorium kampus UMRAH, Dompak, Kamis (15/6).
Sekretaris jenderal kerja sama ASEAN Kementerian Luar Negeri, Ashariyadi menyampaikan, sudah sebanyak 36 perguruan tinggi di tanah air bergabung dalam pusat studi ASEAN termasuk UMRAH dan STISIPOL.
“Didirikannya pusat studi ASEAN didua kampus ini bertujuan guna peningkatan pemahaman dan kepedulian terhadap ASEAN dalam memahami dan mengkaji perekonomian, budaya, politik serta keamanan. Kajian seperti ini merupakan bagian dari civitas akademika,” imbuhnya
Dalam kesempatan itu, Rektor UMRAH Prof. Syafsir Ahklus menyampaikan, pembukaan pusat studi ASEAN memang momen yang tepat untuk UMRAH.
“Ini akan memberikan pengaruh besar untuk Kepulauan Riau. Banyak hal yg harus dikelolah apalagi kita dalam posisi perbatasan yang merupakan salah satu provinsi terdepan dan tidak hanya UMRAH memiliki krakteristik studi kemaritiman yang sesuai juga dengan visi presiden Jokowi,” ujarnya.
Sementara itu, ketua yayasan STISIPOL, Endri Sanopaka mengatakan, dalam pusat studi ASEAN adakalanya memasukan nilai-nilai budaya Melayu.
Dengan adanya kerja sama pusat studi ASEAN Kementerian Luar Negeri, maka perlu adanya peningkatan kajian-kajian bahkan jika ada mahasiswa yang dalam tahap skripsi bisa diarahkan ke pusat studi ASEAN,” katanya.
Usai penandatanganan Nota Kesepahaman dilanjutkan dengan pertemuan bersama untuk memperkuat studi ASEAN pada bulan Oktober mendatang di Sekretariat pusat studi ASEAN, Jakarta yang menurut rencana akan dihadiri 67 Kementerian dan Lembaga.
Penulis : beto
