TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – –
Aksi solidaritas Mahasiswa mendesak Anggota DPRD Kepri untuk memanggil Gubernur Kepri, Nurdin Basirun terkait kewenangan Pemerintah Provinsi disektor laut. Hal itu disampaikan Oleh Raja Rachmad, Mahasiswa Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan UMRAH.

Menurutnya, potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah itu ada, akan tetapi, saat ini Gubernur belum mengambil langkah tersebut.

“Kewenangan UU Pemda nomor 23/2014 itu mengatur kewenangan provinsi untuk mengelola laut 0-12 mill dari bibir pantai.
Artinya PAD Kepri disektor Pelabuhan lego jangkar ini harus direbut, masak dari 6 s/d 7 objek pungutan yang ada 1 pun objek tidak masuk menjadi pendapatan daerah, padahal regulasinya sudah mengatur bahwa objek pungutan terkait pemanfaatan perairan (jasa labuh) adalah hak provinsi,” ungkapnya.

Oleh karena itu, pekan depan solidaritas mahasiswa akan menggelar hearing dengan para Wakil Rakyat.

“Kita akan mengadukan persoalan ini kepada para Wakil Rakyat di provinsi ini, agar fungsi legislatif bisa dilaksanakan dengan baik, salah satunya memanggil Gubernur untuk segera mengambil langkah kongrit,” jelasnya.

Sementara itu, mahasiswa ilmu Pemerintahan UMRAH, Suaib mengatakan, seharusnya dewan peka terkait persoalan tersebut, mengingat Gubernur belum mengambil kebijakan terkait pengelolaan sektor laut dan patut pula diingat, bahwa Kab/Kota dapat menuntut hasil pengelolaan laut sesuai amanat Undang- Undang.

“Untuk itu bagaimana provinsi mempertanggungjawabkannya karena sampai saat ini Pemerintah Provinsi belum ada langkah nyata,” katanya.

Suaib menyebut, Pasal 27 UU 2014 tentang Pemda, poin satu berbunyi bahwa Daerah Provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam dilaut yang ada diwilayahnya.

“Poin satu dalam pasal 27 itu adalah kewenangan provinsi meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut diluar minyak dan gas bumi,” ujar mantan Calon Presiden Mahasiswa UMRAH itu.

Selain itu, kata Suaib, Pemerintah Provinsi diberikan kewenangan untuk mengatur administratif, tata ruang, ikut serta dalam memilihara keamanan di laut dan mempertahankan kedaulatan negara.

“Dalam pasal 27, poin 3 itu disebutkan kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam dilaut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling jauh 12 mill laut, diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan,” ucapnya mengakhiri.

Penulis: Beto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here