Dok.ist

PEKANBARU, SIJORITODAY.com– – Majelis hakim yang mengadili perkara korupsi dana desa di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, meminta auditor Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan Perwakilan Riau konsisten dan memiliki persepsi yang sama dalam penghitungan kerugian negara.

Hal tersebut disampaikan hakim Tipikor, Dahlia Panjaitan SH,  dalam persidangan perkara korupsi proyek pendampingan desa BPMPD Kabupaten Rohil. Pada saat mendengar keterangan Gustiwal, salah seorang auditor BPKP perwakilan Riau yang dihadirkan jaksa sebagai saksi ahli dalam perkara korupsi dana desa di kabupaten Rohil.

Pada persidangan tersebut Gustiwal menyebutkan, meskipun proses yang dilakukan dalam proyek pendampingan dana desa tersebut tidak sesuai, namun tidak dihitung sebagai total lost. Seperti misalnya, seharusnya tenaga pendamping seorang Sarjana tetapi kenyataannya hanya lulusan SLTA/sederajat, auditor menilai hal tersebut bukan total lost, tetapi tetap diakui hanya selisih gaji antara seorang Sarjana dan SLTA  yang  disebut kerugian negara atau riil cost.

“Ini kok aneh ya, ketika saya mengadili perkara korupsi pembangunan SD di pengadilan ini dan saksinya juga dari BPKP, mereka mengatakan terhadap proyek bangunan yang tidak sesuai spesifikasi mereka menyebut itu sebagai total lost. Padahal bangunannya terpasang hanya ada perbedaan spesifikasi. Sementara sekarang saksi dari BPKP menyatakan bisa diterima dan kerugiannya hanya dari selisih saja,” ujar Dahlia Panjaitan, SH, Selasa (29/8/17).

Menurut hakim Dahlia, membingungkan bagi para terdakwa korupsi dan juga majelis hakim karena auditornya sama-sama dari BPKP.

“Kami minta ada persamaan persepsilah dari BPKP dalam penghitungan kerugian negara tersebut, supaya tidak membingungkan,” ujarnya.

Penulis : ades

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here