TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan yang sangat serius terhadap kemanusian, dan suatu bentuk perbudakan modern yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan pelanggaran berat terhadap Hak Asasi.

Untuk mengurangi dan memberantas maraknya kasus perdagangan orang telah mendorong Pemerintah untuk membuat kebijakan, program, dan kegiatan dalam upaya Pemberantasan TPPO di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.

Guna membahas hal tersebut, maka pemerintah Kota Tanjungpinang menggadakan Rapat Koordinasi, di Ruang Rapat Kantor Walikota Tanjungpinang, Jum’at (13/10).

Dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Drs.Riono, M.Si, menyampaikan pelaksanaan rapat ini dimaksud untuk mancari solusi dan mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, ia pun mengucapkan terimakasih atas kehadiran semua pihak yang ikut berperan untuk bersama dan saling berkoordinasi,” ucapnya.

Sekda Riono berharap, mudah-mudahan melalui rapat ini, kita akan menemukan solusi yang tepat, baik dari Instansi pemerintah, vertikal, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta LSM yang turur berperan dalam pencegahan perdagangan orang ini,” tambahnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM), Ahmad Yani, mengatakan pihaknya yang membidangi kasus tindak kekerasan kepada perempuan dan anak, serta perdagangan orang. Dalam hal ini, perlu kami sampaikan dari tahun 2015 hingga 2016, kasus perdagangan orang belum ada terjadi di Kota Tanjungpinang.

Ia berharap, sampai tahun 2017 ini, tidak ditemuai kejadian kasus perdagangan orang di Kota ini. Namun dirinya tidak manampik atas  kasus tindak kekerasan perempuan dan anak, masih banyak terjadi di Kota Tanjungpinang.

Untuk itulah, melalui pertemuan ini kita bisa bersama-sama mencari solusi agar kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa kita cegah dan kurangi,” tutupnya.

Gelaran rapat ini pada intinya untuk menampung masukan-masukan dari para peserta rapat, dan segera menindaklanjuti pembentukan pokja atau gugus tugas pemberantasan perdagangan orang, kemudian dalam pelaksanaanya dikuatkan dengan hukum dan kebijakan. Semua pihak saling berkoordinasi dari kegiatan yang dilaksanakan, baik dari Pemerintah Pusat maupun daerah, dan pemangku kepentingan yang ditujukan dalam memberantas Perdagangan Orang. (**)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here