TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – -Masih maraknya peredaran rokok non cukai diluar kawasan Frade Trade Zone (FTZ) wilayah Kota Tanjungpinang menjadi atensi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang.

Meskipun sejumlah media telah memberitakannya, rokok non cukai seperti rokok UN, Luffman, S Mild dan beberapa jenis rokok lainnya masih saja diperjualbelikan di luar kawasan FTZ. Padahal, peredaran rokok non cukai diluar kawasan bebas FTZ ini merugikan negara dari sektor pabean.

Diduga rokok non cukai ini terus dimanfaatkan oleh sejumlah orang demi meraup keuntungan.

Penelusuran SIJORITODAY.com, sejumlah warung kecil di 4 kecamatan wilayah Kota Tanjungpinang, beragam rokok non cukai masih terus dijual. Padahal di Tanjungpinang hanya dua daerah kawasan bebas yang masuk dalam FTZ, yaitu daerah Dompak dan Senggarang.

Hal tersebut membuat Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, H. Syaiful Bahri merasa heran, karena sesuai aturan pendistribusian rokok non cukai diluar kawasan FTZ tetap tidak diperbolehkan. Bahkan jika terdapat peredaran diluar kawasan FTZ itu merupakan pelanggaran.

“Dengan maraknya rokok non cukai saya curiga penjual ada “main mata” dengan oknum. Sebenarnya FTZ itu yang lebih baik diberlakukan se Kota Tanjungpinang sama seperti Batam,” sebut Anggota Fraksi dari Partai Amanat Nasional ini, pada Minggu (28/01/2018).

Syaiful menegaskan, diluar kawasan FTZ khusus Kota Tanjungpinang tetap menjadi tugasnya Badan Pengusahaan (BP) dan aparat. Bahkan, daerah Dompak dan Senggarang yang masuk dalam kawasan FTZ, Syaiful menyebut itu hanya modus.

“Semua itu cuma modus, Dompak dan¬† Senggarang itu masyarakatnya sedikit , makanya saya usul kawasan FTZ itu diperluas kalau perlu se Kota Tanjungpinang, biar ekonomi di Tanjungpinang itu tambah sejahtera dan maju,” ujarnya.

Sedangkan, Kepala Badan Pengusahaan (BP) Tanjungpinang, Den Yelta saat dikonfirmasi SIJORITODAY.com melalui WhatsApp mengaku, untuk pengawasan dalam kawasan FTZ ada di BP. Namun Den Yelta tidak menjawab diluar kawasan FTZ apakah juga dilakukan pengawasan.

“Untuk pengawasan dalam kawasan FTZ ada di BP. Dihandle oleh anggota 4,” ucapnya.

Penulis: Akok

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here