TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – Panaitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Tanjungpinang mendapati adanya kegiatan kampanye Paslon Pilkada Tanjungpinang yang dilakukan tidak terjadwal di KPU.

“Informasi diterima berdasarkan laporan masyarakat, yang memberitahukan ada kegiatan kampanye, namun dilihat dilaporan yang masuk kegiatan tersebut tidak terlaporkan,” kata Ketua Panwaslu Kota Tanjungpinang, Maryamah.

Dia mengatakan, meskipun telah sering ditekankan agar melakukan kegiatan kampanye sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Saat ini masih ada kegiatan kampanye yang dilakukan tanpa melaporkan jadwal.

“Ada Kampanye, namun dijadwal yang masuk tidak ada,” ucap Maryamah di Bintan Plaza Hotel, Rabu(21/2).

Sejauh ini, tim Liaison Officer (LO) dari tim paslon baru menyampaikan jadwal kampanye yang bersifat harian. Maryamah menekankan segala kegiatan yang berbau kampanye dilakukan harus segera dilaporkan Ke Panwaslu, KPU dan Kepolisian,

“Jika tidak bisa mengantar surat secara lansung, surat bisa dikirim melalui Whatsapp.”Photo dan kirim via whatsapp jika tidak bisa mengantar surat secara lansung,” katanya.

Konsekuensi dari kegiatan kampanye yang dillakukan tidak terjadwal, Panwaslu selaku pengawas bisa secara tegas membubarkan kegiatan kampanye yang berlangsung. Panwaslu tetap mengawasi kegiatan dilakukan setiap Paslon.

“Bukan berarti tidak dijadwalkan tidak diawasi. Jika ada temuan nanti, kami akan turunkan tim dan bubarkan kegiatan tersebut,” ujarnya.

Pembubaran kegiatan kampanye juga dapat dilakukan apabila kegiatan kampanye sudah dilaksanakan, namun laporan baru dimasukkan.

“Karena itu tidak mengikuti peraturan yang ada. Udah Kampanye baru laporkan, kami tidak menerima itu,” tegasnya.

Maryamah menambahkan, beberapa waktu lalu sudah diserahkan desain (Alat Peraga Kampanye)APK, dan ada beberapa APK yang ditolak dan harus diperbaiki lagi.

Menurutnya, untuk pemasangan APK di lokasi yang strategis, tim LO sudah sepakat dengan cara mencabut undi agar tidak terjadi kekecewaan jika tempat yang diinginkan mereka menjadi lokasi APK paslon lawan.

“Ada beberapa desain ditolak yang segera diperbaikai. Untuk Penempatan APK dilokasi strategis, mereka sepakat dilakukan pencabutan undi,” jelasnya.

Selain itu, Panwaslu juga menghimbau ASN agar selalu menjaga sikap netral, netral tersebut juga harus dilakukan oleh seluruh pegawai yang bekerja di tanggung oleh pemerintah.

“Guru honor, PTT, GTT, THL dan sebagainya wajib netral, jangan terlibat dalam pilkada,” tegasnya.

Penulis: Bet

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here